Rapat Perdana di DPR, Idrus Dicecar soal Solusi Atasi Kemiskinan

Jakarta - Komisi VIII DPR selesai menggelar rapat bersama Menteri Sosial Idrus Marham. Fraksi-fraksi di Komisi VIII menanyakan kelanjutan program Kemensos terkait upaya pengentasan warga dari kemiskinan.

Salah satunya adalah anggota Komisi VIII dari F-NasDem Tri Murny, yang meminta program pemberantasan kemiskinan menjadi prioritas.

"Merujuk pada laporan paparan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, saya apresiasi penyerapan anggarannya yang mencapai 96,4 persen. Namun, melihat perkembangan beberapa wilayah di Indonesia yang masih miskin, sehingga program pemberantasan kemiskinan harus diprioritaskan. Sehingga ada nilai manfaat bagi masyarakat fakir miskin di beberapa daerah tertinggal," kata Tri saat rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Anggota Komisi VIII lainnya, Choirul Muna, yang juga dari F-NasDem, berharap Kemensos dapat memperbarui data warga miskin. Hal ini agar salah satu program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat tersalurkan secara maksimal.

"Saya menginginkan agar ditelusuri data-data kemiskinan yang ada memang amburadul. Catatan kita yang dulu kita masuk dalam Badiklit yang ternyata sampai saat ini nonsense, nggak ada artinya. Oleh karena itu, Pak Menteri bisa evaluasi serentak data kemiskinan karena yang namanya PKH ini kartu seksi kayak pegawai negeri," katanya.

"Kartu PKH ini luar biasa hebatnya, jadi makanya kalau PKH sampai diterima oleh orang yang mampu, ini bisa menjadikan iri orang miskin yang belum mendapatkan itu," ujar Choirul.

Menutup rapat, Idrus mengucapkan terima kasih atas masukkan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII. Namun, ia menegaskan penanganan kemiskinan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab Kemensos.

"Saya kira tadi sudah disampaikan (angka) kemiskinan menurun, walaupun hanya nol koma sekian. Tapi saya kira itu sudah ada sebuah progres, kemajuan. Oleh karena itu sebenarnya, meskipun diatur bahwa leading sector penanganan kemiskinan ini adalah Kemensos, penanganan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama kita," tutur dia.

"Dengan pandangan seperti itu, apa yang ada di pikiran saya sebagai Mensos adalah pendekatan terpadu dan berkesinambungan," jelas Idrus, yang menjabat Korbid Kelembagaan Partai Golkar.

Idrus juga meminta Komisi VIII DPR memberikan waktu kepada Kemensos dalam memodifikasi program-program lanjutannya.

"Saya ingin ada satunya kata dan perbuatan, saya kira ini yang harus kita kembangkan. Ada banyak modifikasi yang bisa kita lakukan. Beri kami waktu. Modifikasi pengentasan (warga dari) kemiskinan, pemberdayaan masyarakat ini akan kita rencanakan," pungkasnya. (gbr/gbr)