Rakor Persiapan Mudik, Menhub Ingin Angkutan Cadangan Cukup

Jakarta - Kesiapan angkutan umum cadangan untuk mudik lebaran tahun ini menjadi sorotan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menhub dalam rakor ingin memastikan kesiapan angkutan mudik.

"Isu strategis yang perlu kita amati untuk masalah tahun 2018 ini adalah ketersediaan angkutan umum cadangan pada darat, laut, udara, kereta api, mengatasi lonjakan," kata Budi Karya dalam rakor kesiapan angkutan lebaran di ruang Mataram, Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Menhub menyebut mudik lebaran selalu berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR) dan hari libur sekolah. Perlu pengaturan waktu pemberian THR dan libur sekolah.

"Memberikan tunjangan hari raya, libur sekolah dengan waktu dan jarak yang dikoordinasikan. Jadi nanti berkoordiansi dengan Diknas, kita usulkan libur di waktu yang tepat," sambungnya.

Dalam rakor yang dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Budi menyebut sejumlah hal yang perlu dipersiapkan yakni pelayanan transportasi, sarana-prasarana, pelayanan kesehatan, perbaikan fasilitas posko dan uji kelaikan kendaraan. Ada juga rencana pengaturan lalin melalui pembatasan angkutan barang.

"Ada beberapa rencana yang akan kita lakukan. Katakanlah penutupan mobil barang itu pada hari tertentu tanggal 13 (Juni) sampai tanggal 14. Hari Minggu, tanggal 17 sampai 18. Tetapi ini sendiri akan peak saat menjelang lebaran. Karena ada faktor libur, THR," imbuh Budi.

Selain itu Budi mengingatkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah untuk membahas hal ini. Misalnya gubernur berkoordinasi dengan bupati/wali kota di bawahnya.

Untuk operasional lalu lintas jalan tol hingga Semarang ada 2 aspek yang disoroti. Pertama, aspek kelancaran lalu lintas dengan pengaturan transaksi di pintu keluar tol untuk mencegah antrean panjang, membuat u-turn di ruas mendekati pintu keluar Tol Semarang, penerapanan contraflow dan buka-tutup sistem satu arah.

Kedua, soal aspek keselamatan. Akan dilakuan pengendalian dan pengawasan kecepatan kendaraan, penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan dan tersedianya perlengkapan jalan.

"Kami mengimbau pada Penda, menyusun rencana pembahasan angkutan lebaran. Gubernur mengkoordinasikan bupati melakukan kegiatan ini, Jateng paling dapat amanat. Tentunya pasar-pasar tumpah dan SPBU harus terkondisi baik," pungkasnya. (nif/fdn)