Soal Usul Pj Gubernur dari Polisi, PKS: Jangan Bikin Gaduh Pilkada

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak menambah polemik soal usulan Penjabat (Pj) gubernur yang berasal dari Polri. Kalau pun usulan itu jadi dilaksanakan, perwira Polri tersebut menurut PKS harus mundur atau pensiun dari jabatannya.

"Kami tegas menyampaikan bahwa ini adalah negara hukum, semua berbasis kepada hukum dan kalau itu diikuti, maka di Polri itu ada ketentuan. Kalau pejabat Polri ingin diangkat dalam jabatan di luar kepolisian, maka dia harus lakukan dua hal, mundur atau pensiun," ujar Wakil Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Hidayat memberikan masukan kepada Tjahjo untuk tidak menambah polemik dan tidak memberikan beban yang banyak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya juga mempertanyakan apakah Jawa Barat (Jabar) masuk dalam wilayah rawan di Pilkada 2018 nanti.

"Saya kemarin baru rapat di Komisi I dengan menteri pertahanan dan TNI, Jawa Barat tidak masuk. Yang masuk daerah rawan kelas tinggi itu adalah Papua, Maluku, Kalimantan Barat," ucapnya.

"Nomor dua, itu masalah keamanan. Itu kan bukan urusannya Pj gubernur, itu urusan di kapolda. Jadi itu menurut saya memang sebaiknya pilkada jangan dibikin gaduh dengan wacana semacam ini," tambahnya.

Oleh karenanya, Hidayat meminta Tjahjo untuk dapat memberikan wacana yang membuat masyarakat nyaman saat melaksanakan pilkada. Dia menegaskan ada aturan yang harus tetap dilaksanakan.

"Terlalu banyak pejabat yang bisa dijadikan Plt, dulu Jakarta tanpa Plt-nya dari polisi, malah dari Dirjen Otda Pak Soni (Sumarsono), aman, damai, padahal siapa yang enggak tahu kondisi Jakarta," tegasnya.

Sebelumnya, Asops Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin diusulkan jadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut. Malahan yang terbaru, direncanakan ada Pj Gubernur dari TNI/Polri di Papua.

"Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Hotel Ghardika, Jalan Iskandarsyah Muda, Jaksel, Senin (29/1). (tfq/gbr)