Komisi I Sempat Bahas KLB Papua dengan Menhan-Panglima TNI

Jakarta - Komisi I DPR selesai menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat sempat menyinggung persoalan di Papua.

"Tadi disinggung soal Papua, dan kami ingin pemerintah dan Panglima TNI memiliki perhatian tak hanya dengan kasus saja, tapi yang kontinu. Kami apresiasi langkah Panglima yang membaca ancaman non-tradisional seperti bio-affraid terrorism atau cyber terrorism," ujar Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

[Gambas:Video 20detik]

Menurut Hanafi, ancaman biologis seperti KLB di Kabupaten Asmat bisa saja dijadikan alat bagi Organisasi Papua Merdeka untuk mempolitisir masalah. Oleh sebab itu, ia memuji TNI yang turun tangan langsung. Seperti diketahui, Kabupaten Asmat, Papua, mengalami kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk.

"Dalam ancaman terbaru seperti biologis yang baru saja mengancam Papua misalnya atau yang lain, itu ancaman kritis non-tradisional karena tak menyangkut fisik. Itu yang alutsista. Dalam ancaman Itu, langkah TNI sudah efektif karena menggelontorkan banyak bantuan sehingga tak ada celah bagi kelompok yang menginginkan Papua merdeka," kata dia.

Bahasan anggaran juga dibahas dalam rapat hari ini. Komisi I meminta pemerintah meningkatkan anggaran untuk TNI tahun ini.

"Saya sempat keluar sebentar. Penyerapan 2017 untuk semua unit di TNI itu 99 persen ke atas. Dan 2018 ini kami mendorong anggaran tni ditingkatkan karena jauh dari memuaskan. Masih jauh dari cukup. Jadi kami dorong supaya ada peningkatan dari pemerintah," ujar Hanafi. (dkp/gbr)