Anggaran Lift Rumah Dinas Anies Lolos, KPK Ibu Kota: Tugas Inspektorat

Jakarta - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan berkoordinasi dengan inspektorat DKI terkait anggaran lift di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota mengatakan akan membantu inspektorat untuk mengusut hal tersebut.

"Sebetulnya tugas inspektorat sih. Kita berniat membantu agar tak terjadi potensi kebocoran," kata anggota KPK Ibu Kota Nursyahbani Kantjasungkana melalui pesan singkat, Jumat (26/1/2018).

Baca juga: KPK Ibu Kota akan Cek Pengadaan Lift di Rumah Dinas Anies

Nursyahbani mendukung pencoretan anggaran lift dari APBD DKI. Menurutnya, KPK Ibu Kota akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membantu pengecekan input anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

"KPK Ibu Kota bisa bantu juga untuk melakukan pengecekan terhadap input anggaran dari SKPD-SKPD itu agar anggaran rasional dan realistis. Serta berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI," jelas Nursyahbani.

Baca juga: PDIP: Inspektorat DKI Harus Telusuri Anggaran Lift Rumah Dinas Anies

Sebelumnya, Sekda DKI Saefullah mengatakan anggaran pembuatan elevator atau lift di rumah dinas Anies merupakan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI. Namun, menurutnya, ada kesalahan input.

"Jadi ini hanya kesalahan input perencanaan dari Dinas Cipta Karya," ucapnya.

Baca juga: Anggaran Lift Rumah Dinas Anies Lolos, Kemendagri Tunjuk Hidung DPRD

Tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) salah satu bagian renovasi rumah dinas Anies adalah pembuatan elevator atau lift dengan anggaran sebesar Rp 750 juta. Namun, anggaran kegiatan itu tidak masuk dalam APBD DKI 2018. (fdu/tor)