"Setelah pengumuman revitalisasi kepengurusan oleh Pak Ketua Umum, saya memimpin delegasi menghadap Menkumham dan menyampaikan hasil revitalisasi tersebut untuk disahkan," ujar Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2018).
Baca juga: Airlangga Umumkan Pengurus Baru Golkar |
SK kepengurusan yang disahkan sudah diterima kembali oleh DPP Golkar. Ini berarti, kepengurusan yang sebelumnya di bawah komando Setya Novanto tak berlaku.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, Golkar melakukan perampingan kepengurusan di DPP. Meski demikian, kepengurusan yang ramping ini ditargetkan untuk menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Dengan disahkan kepengurusan ini ternyata kita siap untuk melangkah pada tahun politik, di tahun 2018 kita akan melaksanakan Pilkada setelah itu 2019 kita akan melaksanakan Pileg dan Pilpres," papar Lodewijk. (dkp/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini