Soal Jabatan Ganda Menteri, PDIP Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi

Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi jabatan ganda menteri di partai politik. PDIP, ditegaskan Hasto, akan tetap mengikuti apa pun keputusan Presiden Joko Widodo.

"Kalau kita lihat dari kebijakan Bapak Presiden Jokowi ketika pada awal pemerintahan melarang menteri untuk rangkap jabatan karena beratnya tantangan ekonomi dan juga politik yang dihadapi Bapak Presiden, tentu saja kami memberi dukungan kepada Bapak Presiden," ujar Hasto di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Jika Jokowi mengubah haluan dengan mengizinkan menterinya memiliki jabatan ganda menyesuaikan kondisi pemerintah, PDIP tetap memberikan dukungan.

"Sekiranya Bapak Presiden berpendapat bahwa tantangan politik dan perekonomian sudah jauh lebih baik dan kemudian ini merupakan tahun politik untuk bersama-sama melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran parpol sehingga kebijakan rangkap jabatan itu barangkali akan ditinjau ulang, kami akan memberi dukungan," papar dia.

Jabatan ganda ini merujuk pada 2 menteri dalam Kabinet Kerja kini. Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang juga merangkap Ketum Golkar, serta Mensos Idrus Marham, yang juga menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan Golkar.

Airlangga resmi menjadi ketum menggantikan Setya Novanto pada Desember 2017. Walau awalnya Jokowi berkomitmen melarang menterinya punya jabatan ganda, dia belum menunjukkan sikap soal Airlangga. Idrus Marham sendiri malah baru diangkat sebagai Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang terjun ke politik.

Sikap Jokowi ini tentu menuai kritik. Beberapa partai yang sudah bersuara keras adalah PAN, PKS, dan Gerindra. (gbr/fdn)