KPU Minta Menkumham Segera Teken Revisi PKPU Verifikasi Parpol

Jakarta - KPU melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 7 dan 11 tahun 2017 terkait proses verifikasi parpol. Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan akan mengirimkan hasil revisi PKPU kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Regulasi yang baru ini kan baru akan kita kirimkan ke Menkumham hari ini, karena tadi pagi kan baru disetujui," ujar Arief di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Arief mengatakan KPU meminta Menkumham untuk segera mengundangkan revisi PKPU yang dibuat KPU. Menurutnya tahapan yang direvisi tidak banyak, sehingga seharusnya dapat disahkan dengan cepat.

Baca juga: Verifikasi Faktual, KPU: Parpol Baru dan Lama Diperlakukan Sama

"Kami akan berkomunikasi dengan Menkumham dan kami minta agar bisa hari ini juga mereka bisa mengundangkan PKPU yang sudah kami revisi, kan sebetulnya revisinya tidak telalu banyak khususnya tahapannya," ujar Arief.

Dia mengatakan bila Menkumham telah mengesahkan, maka KPU akan dapat segera menjalankan tahapan verifikasi. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam PKPU baru.

"Kalau tahapannya sudah bisa ditetapkan, kita sudah bisa bekerja dengan durasi waktu yang ditetapkan di PKPU yang baru," ujarnya.

Baca juga: Verifikasi Faktual Dimulai 28 Januari, Termasuk ke Parpol Lama

Seperti diketahui, perubahan PKPU ini dilakukan terkait dengan adanya putusan MK soal verifikasi partai politik. Dalam putusannya, MK meminta KPU untuk melakukan verifikasi baik kepada partai lama maupun partai baru yang mendaftar sebagai calon partai politik peserta pemilu 2019. (elz/elz)