Skandal Jam Tangan Mewah, Wakil PM Thailand Didesak Mundur

Bangkok - Wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwan, didesak mundur karena puluhan jam tangan mewah yang dipakainya beberapa tahun terakhir. Jenderal Prawit yang mengaku meminjam jam tangan mewah itu dari teman, berjanji akan mundur jika dinyatakan bersalah oleh komisi antikorupsi terkait jam-jam tangan mewah tersebut.

Jenderal Prawit yang juga menjabat Menteri Pertahanan Thailand ini, memicu kegemparan publik setelah kedapatan memakai puluhan jam tangan mewah selama beberapa tahun terakhir. Dilaporkan ada lebih dari 20 jam tangan mewah yang dipakainya sejak menjabat pada Mei 2014. Nilai masing-masing jam tangan mewah itu mencapai jutaan baht.

Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) Thailand tengah menyelidiki hal ini. Para pengkritik pemerintahan junta militer, juga sejumlah pendukung junta militer, telah menyerukan agar Jenderal Parwit mundur atau mengambil cuti sementara kasusnya diselidiki.

Awalnya sempat menolak, pekan ini, Jenderal Prawit menegaskan dirinya akan mundur jika dinyatakan bersalah.

"Biarkan NACC menyelidiki persoalan ini. Jika saya dinyatakan telah melakukan kesalahan, saya akan mundur," tegas Jenderal Prawit seperti dilaporkan media lokal Thailand, The Nation, dan dilansir Straits Times, Jumat (19/1/2018).

Menurut Jenderal Prawit, NACC tidak akan mencampuri persoalan ini. "NACC memiliki prosedur implementasi mereka sendiri. Kita perlu menunggu mereka untuk menyelesaikan tugas mereka. Saya telah menyerahkan penjelasan saya kepada NACC," imbuhnya.

Jenderal Prawit menegaskan bahwa jam-jam tangan mewah yang pernah dipakainya merupakan milik teman-temannya. "Saya meminjamnya dari teman-teman saya dan telah mengembalikannya semua," dalihnya. Dia menolak menyebut jumlah jam tangan mewah yang dimilikinya sendiri.

Di sisi lain, terungkap bahwa Ketua NACC, Watcharapol Prasarnrajkit, pernah menjadi sekretaris Jenderal Prawit saat junta militer mengambil alih pemerintahan Thailand, beberapa waktu lalu. Para akademisi Thailand menyerukan Watcharapol tidak ikut menyelidiki kasus mantan bosnya ini, karena dicurigai NACC tidak akan menyelidikinya dengan serius. Terlebih, anggota NACC ditunjuk oleh pemerintahan junta militer Thailand.

Pejabat penting dalam pemerintah junta militer Thailand kompak menolak mengomentari kasus Jenderal Prawit ini. Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha menolak untuk menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukannya terhadap Jenderal Prawit terkait kontroversi jam tangan mewah.

"Mekanisme penyelidikan akan mengungkap semuanya. Jangan hanya berwacana. Dia (Jenderal Prawit) harus menjawab ini sendiri, jadi jangan tanya saya," ucap Jenderal Prayut.

(nvc/ita)