Sungai Brantas Tercemar Sampah Popok, Aktivis Demo di Kemen PUPR

Jakarta - Belasan aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggelar aksi menuntut Kementerian PUPR membersihkan Sungai Brantas, Jawa Timur dari sampah popok. Mereka merasa popok yang berada di bantaran sungai mencemari lingkungan.

Pantauan detikcom di depan Kementerian PUPR, Jl Raden Patah, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018), sejak pukul 11.00 WIB, mereka tampak memakai pakaian putih dan masker. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Bebaskan Sungai Brantas dari Sampah Popok' dan 'Bebaskan Sungai Brantas dari Senyawa Pengganggu Hormon'.

Sang orator, Prigi, meneriakkan sejumlah data terkait Sungai Brantas. Menurutnya dalam survey Ecoton pada Juli 2017, setiap balita di daerah aliran sungai (DAS) Brantas menggunakan 4-9 popok per hari. Berdasarkan data BPS 2013 terdapat 750.000 bayi di DAS Brantas, maka akan ada 3 juta sampah popok yang dihasilkan.

"Setiap hari jutaan warga Surabaya dijejali air yang terkontaminasi oleh popok. Setiap hari konsumen PDAM Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan yang dilewati sungai Brantas mengonsumsi air yang terkontaminasi popok," ujar Prigi.

Foto: Aktivis lingkungan demo di depan gedung Kemen PUPR. (Yulida-detikcom)

Prigi menyebut telah 8 tahun Sungai Brantas ditetapkan sebagai sungai strategis nasional. Namun masalah tersebut belum juga selesai.

"Delapan tahun kali Brantas ditetapkan Kementerian PUPR sebagai sungai strategis nasional. PUPR membiarkan Kali Brantas dipenuhi popok," ujarnya.

Beberapa aktivis ini kemudian diterima Kepala sub bagian Komunikasi Publik Dirjen SDA Kementerian PUPR, Ade Satya Darma untuk beraudiensi. Ade mengimbau pada masyarakat sekitar bantaran sungai untuk tidak membuang sampah.

Ia juga meminta kepada Pemda setempat melakukan edukasi terkait kebiasaan masyarakat. Ade mengatakan terdapat BBWS Brantas yang dapat berkoordinasi dengan pemda setempat terkait penanganan popok. Sementara itu soal kebutuhan air bersih akan melalui proses pengolahan sebelum diminum masyarakat.

"Kalau koordinasi sudah ada tim koordinasi pengolahan SDA Brantas. Mereka akan berembuk dan akan koordinasinya di sana," ujarnya.

Foto: Aktivis lingkungan demo di depan gedung Kemen PUPR. (Yulida-detikcom)

Sementara itu peneliti Ecoton, Daru Setyorini mengatakan Pemda setempat membutuhkan peran pemerintah pusat untuk mengelola dan melakukan konservasi air. Pemda setempat harus didukung anggaran pembersihan sungai dari pusat karena sungai tersebut termasuk strategis nasional.

"Sebenarnya keinginkan kami ada langkah real dari PUPR untuk turun di Brantas, BBWS Brantas sepertinya butuh juga dorongan dari pusat karena selama ini yang dilakukan BBWS pembangunan infrastruktur daerah sementara kewenangan PUPR juga harus melalulan pengolahan kualitas dan konservasi air," kata Daru.

(yld/idh)