PPATK Sebut Potensi TPPU di APBD DKI Tinggi, Sandi: Kami Pantau

Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut APBD DKI Jakarta memiliki risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering paling tinggi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah membentuk im monitoring untuk mencegah potensi TPPU tersebut.

"Iya harus dipastikan bahwa kita APBD ini dipantau terus, makanya kita ada tim monitoring dan tim percepatan yang sudah dibentuk," kata Sandiaga usai Coffe Morning di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Dengan dibentuknya tim monitoring dan tim percepatan itu, Sandi optimistis tidak ada lagi dugaan potensi money laundering di dalam APBD DKI Jakarta.

"Kita pastikan bahwa tidak ada lagi potensi TPPU yang disampaikan PPATK," tegasnya.

Baca juga: PPATK Sebut Potensi Money Laundering di APBD DKI Sangat Tinggi

Besaran nilai anggaran APBD DKI mencapai Rp 77 triliun. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan potensi money laundering di APBD DKI tinggi karena banyak kegiatan ekonomi di dalamnya.

"Sebetulnya penyebab utama risiko TPPU itu karena dia kan APBD-nya paling banyak jelas itu. Dia APBD-nya paling banyak, kegiatan ekonominya lebih besar, sehingga kita lihat beberapa indikasi itu high risk," kata Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/1) kemarin.

Selain APBD yang besar, Rae menyebut volume transaksi ekonomi di DKI yang besar menjadi salah satu indikator tingginya risiko terjadi TPPU. Kasus-kasus TPPU yang pernah terjadi juga menjadi salah satu indikator.

"Indikatornya misalnya dalam dampak jumlah APBD, kasus-kasus yang ditemukan. Terkait masalah volume transaksi perekonomian yang luar biasa besar, ini memang berdasarkan kriteria itu dia jatuh di level itu. Itu dinamik, bisa Jawa Barat, bisa mana saja," jelas Rae.

(idh/idh)