PKS Cirebon Tegaskan Tidak Pernah Minta Mahar Politik

Cirebon - Panwaslu Kota Cirebon memeriksa Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso soal dugaan mahar politik berkaitan Pilwalkot Cirebon 2018. Pada Senin kemarin Panwaslu sudah memeriksa Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani.

Pemeriksaan terhadap Karso itu melibatkan Bawaslu Jabar. Proses pemeriksaan berlangsung di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jalan Penamparan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018), mulai pukul 11.00 WIB.

Baca juga: Panwaslu Periksa Ketua PAN Cirebon Soal Tudingan Mahar Politik

Pada pukul 13.00 WIB, Karso keluar ruangan. Karso dicecar 27 pertanyaan oleh Panwaslu dan Bawaslu terkait adanya dugaan mahar politik yang diminta PKS kepada Brigjen Siswandi, yang gagal maju di Pilwalkot Cirebon 2018.

"Tujuh pertanyaan pembuka, sedangkan sisanya pertanyaan inti mengenai dugaan mahar politik. Kesimpulannya beliau (Karso) tidak mengetahui secara persis soal mahar politik tersebut," kata Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo.

Menurut Susilo, saat pemeriksaan itu Karso menyebut adanya oknum inisial A yang diduga berada dalam lingkaran praktik mahar politik tersebut. Namun, saat ditanya lebih jauh, sambung Susilo, Karso mengaku tak tahu lebih rinci tentang oknum tersebut.

"Beliau memang menyebutkan kemungkinan nama oknum A. Tapi beliau juga tak tahu persis. Katanya orang Bandung," kata Susilo.

Titik terang tentang dugaan mahar politik itu pun langsung direspons Panwaslu. Panwaslu berencana menyurati oknum A tersebut. Namun, hari ini pihaknya akan menelusuri identitas dan alamat oknum tersebut.

"Kita juga belum tahu. Beliau menyebut oknum A itu karena baca dari media. Kalau sudah ketemu hari ini kita akan layangkan surat. Kita akan cari, konfirmasi ke tim koalisi dan Siswandi atau Bob Hasan, selaku tim advokasi Siswandi tentang oknum itu," tutur Susilo.

Sementara itu, Siswandi yang menuding PKS meminta mahar kepada dirinya akan menjalani pemeriksaan pada Jumat (19/1/2018) siang.

Baca juga: Gagal di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran

Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso mengaku tak tahu betul oknum yang terlibat dalam dugaan praktik mahar politik tersebut. Karso hanya mengaku telah dicecar 17 pertanyaan oleh Panwaslu. "Soal oknum yang meminta mahar saya tak tahu. Secara partai, partai kami jelas tak pernah meminta mahar," kata Karso usai diperiksa Panwaslu.

Dia menjelaskan tak keluarnya rekomendasi untuk Siswandi dan Euis Fety Fattayati, karena Euis Fety Fattayati tak masuk dalam bahasan ditingkat DPW. Sebelumnya, kata Karso, nama yang muncul untuk mendampingi Siswandi adalah dirinya.

"Terakhir muncul nama Euis. Kita jelas kaget. Padahal, tanggal lima Januari itu sudah muncul Siswandi-Karso. Besoknya, muncul nama Siswandi-Euis. Siapa Euis yang dimaksud, saya juga belum bertemu dengan orangnya," ujar Karso.

Setelah rekomendasi tersebut muncul, Karso menegaskan daerah tak memiliki kewenangan sama sekali. Pihak berwenang soal rekomendasi, menurut Karso, pengurus pusat. "Setelah tanggal enam itu, kewenangan lari ke pusat. DPW juga tak membahas soal itu (Siswandi-Euis). Tidak turunnya rekom itu karena pasangannya tidak tahu. Masa kita membeli kucing dalam karung," tutur Karso. (bbn/bbn)