Panwaslu Periksa Ketua PAN Cirebon Soal Tudingan Mahar Politik

Pilwalkot Cirebon 2018

Panwaslu Periksa Ketua PAN Cirebon Soal Tudingan Mahar Politik

Sudirman Wamad - detikNews
Senin, 15 Jan 2018 16:28 WIB
Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani (Foto: Sudirman Wamad/detikcom)
Cirebon - Panwaslu Kota Cirebon memanggil sejumlah pihak terkait dugaan mahar politik yang diminta PKS terhadap Brigjen Pol Siswandi. Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani menjadi orang pertama yang dimintai keterangan oleh Panwaslu.

Proses pemeriksaan Dani berlangsung sekitar pukul 12.30 hingga 14.00 WIB di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Jalan Penamparan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (15/1/2018). Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo mengaku melayangkan 17 pertanyaan kepada Dani.

Baca juga: Gagal di Cirebon, Brigjen Siswandi Tuding PKS Minta Mahar Miliaran

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebanyak 17 pertanyaan itu, 10 di antaranya termasuk pertanyaan pokok yang menjurus pada dugaan adanya praktik permintaan mahar politik berkaitan Pilwalkot Cirebon 2018. "Tujuh pertanyaan hanya pembuka dan penutup. Tadi, Dani mengaku tidak mengetahui secara langsung soal adanya praktik tersebut (mahar politik)," kata Susilo.

Selain Dani, menurut Susilo, hari ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan PKS untuk mencari keterangan lanjutan terkait tudingan mahar politik. Namun, dia melanjutkan, Ketua PKS Kota Cirebon Karso tak bisa memberi keterangan pada hari ini. Rencananya, Karso siap memberikan keterangan pada Selasa (16/1/2018).

"Tadi utusannya Pak Karso datang, menyampaikan kalau Pak Karso bisanya besok. Hari ini tidak bisa hadir. Untuk jamnya belum dipastikan, tapi besok hadir," ucapnya.

Baca juga: PKS Jabar Tepis Isu Mahar: Kami Tak Pernah Proses Brigjen Siswandi

Sama halnya dengan Karso, Siswandi pun tak bisa hadir di kantor Panswalu untuk memberikan keterangan terkait tudingannya terhadap PKS soal mahar politik. Susilo mengatakan Siswandi saat ini sedang memiliki kesibukan.

"Tadi kita sudah berkomunikasi dengan Pak Siswandi. Beliau sepakat untuk datang pada hari Jumat (19/1/2018) nanti. Intinya tadi, kita ingin mencari kejelasan tentang dugaan mahar politik itu," ujarnya.

Selain itu, pihak Gerindra yang juga tergabung dalam Koalisi Umat akan didengar keterangannya. Namun, jika keterangan dari PAN, PKS, dan Siswandi dirasa cukup, Panwaslu mengurungkan pemanggilan terhadap Gerindra.

"Kalau dianggap ini cukup, ya kita tak panggil (Gerindra). Tapi, kalau memang diperlukan kita akan berkomunikasi," ucap Susilo.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PAN Dani Mardani mengaku tak tahu secara persis terkait adanya dugaan permintaan mahar politik itu. Dani, yang saat itu ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Siswandi-Euis hanya fokus pada kelengkapan persyaratan pencalonan.

"Kita hanya fokus pada mekanisme pengambilan putusan pencalonan. Kami hanya sekadar mendengar laporan pasangan calon, kalau prosesnya terjadi kami tidak tahu," kata Dani.

Baca juga: Tudingan Mahar Politik Miliaran di Cirebon, PAN Juga Akan Gugat PKS

Dia mengatakan persoalan adanya dugaan mahar politik merupakan ranah antara PKS dengan calon pasangan yang bakal diusung. Sementara PAN dan Gerindra, menurut Dani, sudah menyepakati untuk mengusung pasangan Siswandi-Euis.

"Soal putusan pengusungan itu mulai tanggal 5 Januari, lima hari sebelum pendaftaran. Kita sudah clear, waktu itu Gerindra masih mengusung Siswandi-Karso. Kemudian ganti Siswandi-Euis. Soal mahar, kami tidak tahu persis," tutur Dani.

Pecahnya Koalisi Umat di Pilwalkot Cirebon

Tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Umat, yakni PAN, Gerindra, dan PKS sudah tak harmonis. PKS dituding menjadi pemicu pecahnya Koalisi Umat. Siswandi-Euis yang diusung Gerindra dan PAN ternyata tak mendapatkan rekomendasi dari PKS.

Buntutnya, muncul tudingan terhadap PKS dari Siswandi. Siswandi menuding PKS meminta mahar politik yang jumlahnya miliaran rupiah, tujuannya agar rekomendasi turun. Siswandi pun gagal mendaftar menjadi balon wali kota dan wakil wali Kota Cirebon, karena PKS menarik dukungan untuknya.

PAN langsung bergerak menentukan langkah lanjutan setelah gagal mengusung Siswandi-Euis. Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani berencana menggelar rapat evaluasi Pilkada untuk menentukan arah politik PAN.

"Kita akan evaluasi, apakah kami akan netral atau akan mendukung salah satu pasangan calon yang maju di Pilwalkot Cirebon. Tapi, sikap ini akan kita sampaikan terlebih dahulu ke DPW PAN Jawa Barat," kata Dani usai dimintai keterangan oleh Panwaslu Kota Cirebon terkait mahar politik.

Baca juga: Panwaslu Cirebon Selidiki Tudingan Mahar Politik yang Diminta PKS

Dia mengatakan Gerindra, PKS, dan PAN sepakat untuk bubar dari Koalisi Umat. Namun, lanjut dia, hanya PAN dan Gerindra yang saat ini masih intens berkomunikasi terkait arah politik ke depan, pasca gagal mengusung Siswandi-Euis.

"Kita dengan Gerindra masih komunikasi. Tapi, Koalisi Umat di Kota Cirebon sudah bubar. Koalisi Umat juga terjalin di Pilgub Jabar, tapi hubungannya masih baik-baik saja kok," katanya.

Menurut Dani, selain Pilwalkot Cirebon dan Pilgub Jawa Barat, Koalisi Umat juga terjalin di Pilbup Kuningan. Namun, komposisi koalisi tersebut hanya digawangi PAN, Gerindra, dan Golkar. Dia menilai pecahnya Koalisi Umat di Kota Cirebon memiliki imbas pada kerja-kerja dukungan politik terhadap Sudrajat-Syaikhu.

"Di Kuningan ada, tapi tidak bersama PKS. Adanya kejadian ini tentunya memiliki imbas untuk pemenangan Pilgub Jabar nanti," ujar Dani.
(bbn/bbn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads