Ini yang Dikhawatirkan Kapolri Bila Kasus Calon Ditangani di Pilkada

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memprediksi polisi akan dibanjiri laporan terkait pilkada bila usulan penundaan penanganan kasus calon kepala daerah tidak disepakati.

"Bisa saja nanti laporan dibuat-buat begitu proses pilkada dimulai, mulai semua kasus masuk karena tidak ada MoU kesepakatan ini," ujar Tito di ruang rapat Pansus B, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Tito menegaskan polisi siap menindaklanjuti laporan yang masuk. Namun dikhawatirkan saling lapor menjadi cara untuk menjatuhkan dalam persaingan di pilkada.

"Kita prosesnya bagaimana mesin, kan. Mesin harus jalan, ya kita jalankan. Panggil, proses, panggil, proses. Apakah tidak akan berpengaruh terhadap popularitas? Anjlok. Bisa jeblok," ujar Tito.

"Makanya kami sarankan sebaiknya proses hukum ditunda dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," imbuhnya.

Saran Tito terkait penundaan proses hukum calon kepala daerah disisihkan dalam rapat konsultasi dengan DPR, KPK, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan Agung. Saran itu sempat masuk dalam poin kesimpulan rapat, namun Fraksi Hanura, PAN, dan Partai Gerindra menolak usul tersebut lewat interupsi di akhir rapat.

Akhirnya Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat, Fadli Zon, memutuskan usulan Tito disisihkan dan dibicarakan kembali antar-institusi penegak hukum saja. (aud/fdn)