MK Putuskan Ambang Batas Capres 20%, Mendagri: Sesuai Konstitusi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik putusan MK soal ambang batas capres tetap sebesar 20 persen. Menurut Tjahjo, angka tersebut sesuai dengan konstitusi.

"Masalah persentase itu sesuai konstitusional dan tak langgar UUD. Saya kira wajar, tiap orang punya hak berbeda, putusan pemerintah dengar aspirasi dan UU dan MK putuskan itu atas dasar konstitusional," ujar Tjahjo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca juga: MK Tegaskan Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen

Tjahjo juga menanggapi putusan MK soal verifikasi parpol peserta pemilu. Menurutnya, proses verifikasi parpol sejauh ini tak ada hambatan.

"Hasil komunikasi kemarin dengan Bawaslu masih ada 7 proses, tak mengganggu. Konsolidasi ini, sudah selesai pilkada, 1 Oktober dasar ajukan capres bagaimana tak ada perubahan dan putusan MK. Tahapannya sudah runtun," kata Tjahjo.

Baca juga: Tolak Gugatan Rhoma Irama soal PT 20%, MK Terbelah

Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menolak gugatan terkait angka presidential threshold (PT). Angka dalam PT digugat oleh Ketum Partai Idaman Rhoma Irama.

"Permohonan pemohon pasal 222 tidak beralasan menurut hukum," ujar Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang putusan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (11/1) tadi. (dkp/jbr)