"BKSP menjadi tempat forum Komunikasi, forum clearing house di mana setiap ada masalah yang perlu penyelesaian lintas sektor bisa dibicarakan dan bisa dicarikan solusi bersama dan juga kesempatan untuk memastikan bahwa policy-policy yang diambil itu simetris atau sejajar dengan tempat-tempat lain," kata Anies di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Serang, Banten, Senin (8/1/2018).
Dengan pengaktifan BKSP, Anies berharap warga di wilayah yang menjadi anggota BKSP dapat menerima manfaat. Sebab, menurut Anies, banyak isu yang memiliki implikasi lintas wilayah administratif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mencontohkan isu pengelolaan air. Anies menyebut banyak sungai yang melingkupi berbagai wilayah di Jabodetabekjur.
"Contohnya masuk dari Tangerang keluar di Jakarta Barat nanti keluar lagi ke Tangerang Selatan masuk Jakarta Barat lagi. Jadi kalau kami hanya mengelola berdasarkan ego kewilayahan hanya mengurusi wilayahnya sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain, maka terobosan yang dilakukan bisa jadi tidak memiliki dampak yang diharapkan," tuturnya.
Tak hanya pengelolaan air, BKSP nantinya juga akan memprioritaskan bidang transportasi dan lingkungan hidup. "Tapi tidak hanya itu komoditas pun kami memiliki potensi untuk bisa dikerjasamakan," ujarnya.
Pagi ini, Anies resmi mendapatkan serah-terima jabatan Ketua BAKSO Jabodetabekjur periode 2017-2020. Badan ini sebelumnya diketuai Gubernur Banten Wahidin Halim selama periode 2014-2017.
Serah-terima jabatan dilakukan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Banten. Turut hadir dalam serah-terima jabatan itu Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo, Sekda DKI Saefullah, Sekda Banten Ranta Soeharta, jajaran SKPD Pemprov DKI dan Pemprov Banten, serta perwakilan dari Pemprov Jawa Barat. (aan/aan)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini