Jelang Masa Sidang, Pimpinan Tunggu Surat Golkar soal Ketua DPR

Jakarta - DPR akan memasuki masa sidang baru besok. Meski begitu, Fraksi Partai Golkar belum juga mengirimkan nama Ketua DPR pengganti Setya Novanto, yang mengundurkan diri.

"Besok rapat paripurna pembukaan masa sidang. Setelah paripurna akan ada rapim," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat dimintai konfirmasi, Senin (8/1/2017).

Novanto mundur dari kursi Ketua DPR menyusul penahanannya oleh KPK karena kasus korupsi e-KTP. Kursi Ketua DPR merupakan jatah milik Fraksi Golkar sehingga penggantinya juga harus berasal dari partai pohon beringin tersebut.

Baca juga: Golkar Tunggu Revisi UU MD3 Rampung Sebelum Kirim Nama Ketua DPR

Menurut Taufik, tak ada batasan waktu bagi Fraksi Golkar untuk mengirimkan nama Ketua DPR yang baru. Namun dia berharap Golkar segera mengirimkan nama pengganti Novanto, apalagi masalah internal di Golkar juga telah selesai setelah Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum.

"Batas maksimal nggak ada, kita harap secepat mungkin bisa menyampaikan, karena Golkar secara internal sudah selesai, maka makin cepat makin baik."

Seperti diketahui, masa sidang DPR akan dimulai besok, Selasa (9/1), dengan sidang paripurna pembuka. Menurut Taufik, sidang pembuka masa sidang tidak harus dipimpin oleh Ketua DPR, tapi bisa oleh pimpinan DPR lainnya.

"Paripurna kan tidak harus dipimpin ketua, bisa dari pimpinan lain," ucap Waketum PAN itu.

Baca juga: Airlangga: Nama Ketua DPR Diumumkan Minggu Depan

Sejumlah nama elite Golkar memang menjadi kandidat sebagai Ketua DPR yang baru. Tiga nama yang paling santer disebut-sebut adalah Azis Syamsuddin, Bambang Soesatyo, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Airlangga Hartarto pekan lalu menyebut akan mengirimkan nama Ketua DPR pada pekan ini. Sedangkan politikus senior Golkar yang digadang-gadang akan menjadi Sekjen Golkar, Happy Bone Zulkarnaen, mengisyaratkan nama pengganti Novanto baru akan dikirim bila revisi UU MD3 sudah selesai.

"Iya. Diusahakan begitu," ujar Happy saat dimintai konfirmasi, Senin (8/1). Pernyataan Happy menjawab pertanyaan apakah Golkar mengirimkan nama Ketua DPR baru setelah Baleg DPR merampungkan revisi UU MD3, yang mengakomodasi penambahan jumlah pimpinan untuk PDIP. (elz/van)