Sandi Ingin Uang Pengadaan Lahan RS Sumber Waras Kembali ke Negara

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota sedang menganalisis proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Sandiaga berharap pengadaan tersebut tidak merugikan keuangan negara.

"Sudah ditangani (KPK Ibu Kota). Pak Bambang (Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto) sedang menelaah. Yang kita inginkan sebetulnya adalah penyelesaiannya dan agar negara tidak dirugikan," kata Sandiaga, di Majelis Arraudhotul Mahmoedah, Jl Musyawarah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (6/1/2018).

Sandiaga menuturkan keinginan Pemprov DKI Jakarta sudah bulat. Mereka ingin membatalkan pengadaan lahan seluas 3,6 hektare itu.

Uang yang telah dibayarkan ke pihak RS Sumber Waras ditegaskan Sandiaga harus kembali ke kas Pemprov DKI. Karena dengan begitu, peluang opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemporv DKI tahun 2017 semakin terbuka.

"Mudah-mudahan ada penyelesaian dalam waktu dekat. Asetnya kembali, dananya kembali kepada kita, dan kita bisa segera menutup buku tahun 2017 dengan WTP," ujarnya.

Kepada KPK Ibu Kota Sandiaga menjelaskan, pengadaan lahan RS Sumber Waras menjadi salah satu kegiatan yang disorot BPK. Merujuk pada hasil audit investigasi BPK kegiatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.

"Saya sudah menyampaikan ke Pak Bambang kemarin salah satu yang kami bahas di-road to WTP adalah dua isu yang menjadi temuan BPK dan sudah saya sampaikan juga," kata Sandi, Kamis (4/1).



(zak/fdn)