"Saya lihat khususnya kok ngeributin masalah gaji dan mobil gitu loh?" kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Sandi menjelaskan, tim yang akan membantu gubernur dan wakil gubernur itu bertugas mengelola APBD sebesar Rp 77 triliun. Tak hanya itu, nantinya tim gubernur juga akan membantu mengelola badan usaha milik daerah (BUMD) DKI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandi mencontohkan Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta yang bertugas melakukan pencegahan korupsi di Jakarta. Dengan adanya KPK DKI, kata Sandi, komite yang diketuai Bambang Widjojanto tersebut dapat mengamankan keuangan Pemprov DKI yang dapat diselamatkan.
"Kalau saya bilang karena aset yang sangat besar itu malah merasa bersyukur gitu, Pak Bambang masih mau menyumbangkan sumbangsih tenaganya dan pikirannya untuk negara dan untuk mengamankan uang rakyat," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan beberapa anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Setiap anggota tim tersebut mendapatkan fasilitas gaji yang dianggarkan dari APBD DKI.
Dana untuk gaji TGUPP dianggarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 19.880.820.000. Ketua TGUPP mendapatkan gaji sebesar Rp 51.570.000 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis.
"Ketua TGUPP mendapatkan gaji Rp 50 juta. Untuk ketua dapat mobil Altis," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018). (idh/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini