Keluar dari KPK, Kakak Andi Narogong Lari Mencari Taksi

Jakarta - Kakak Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dedi Priyono, telah keluar dari gedung KPK pada hari ini. Saat dicecar wartawan, Dedi Priyono terus menghindar dan berlari mencari taksi.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Selasa (2/1/2018), Dedi ke luar sekitar pukul 10.30 WIB. Dedi mengenakan kemeja batik warna coklat dan celana warna hitam.

Dedi enggan berkomentar saat keluar dari gedung KPK meskipun ditanya awak media. Dia pun terus berlari menghindari awak media.

Dedi Priyono bungkam dan lari menjauhi wartawan Foto: Faiq/detikcom

Dedi terus berjalan menuju Hotel Royal Kuningan mencari taksi. Dedi kembali bungkam saat ditanya perihal keluarnya dari gedung KPK. Setelah sampai di Hotel Royal Kuningan, Dedi langsung menaiki taksi.

Nama Dedi juga tak ada dalam jadwal pemeriksaan KPK pada hari ini. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Dedi diperiksa untuk pengembangan penanganan kasus e-KTP.

"Di hari kerja pertama 2018 ini, tim melakukan pemeriksaan terhadap Dedi Prijono untuk kebutuhan pengembangan dalam penanganan kasus e-KTP. Karena masih ada sejumlah pihak yang diduga terlibat di ksus ini," kata Febri terpisah.

Diketahui sebelumnya, KPK memberi konfirmasi soal penyelidikan baru dalam kasus e-KTP. Namun KPK enggan membuka penyelidikan mengarah kepada tersangka baru siapa. KPK mengatakan sedang memperkuat konstruksi perkara.

"Karena proses penyelidikannya tidak spesifik pada orang-orang tertentu, dan itu juga sudah dijelaskan tadi. Yang kita proses adalah penguatan kasus e-KTP," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Pekan lalu KPK menyebut sedang melakukan penyelidikan baru. Nama-nama lama yang terlibat dalam dugaan korupsi e-KTP muncul kembali. Seperti terdakwa Irman, Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong serta eks Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni. KPK perlu menyusun kembali uraian fakta dari awal.

"Jadi kami masih dalam proses mengurut kembali, melengkapi, dan memperkuat fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Apalagi ada beberapa informasi baru yang muncul di proses penyidikan sebelumnya," pungkas Febri.

Proyek e-KTP yang menimbulkan kerugian negara Rp 2,3 triliun ini terjadi dalam rentang waktu 2011-2013. Dugaan korupsi ini melibatkan nama besar yang bermain di dalamnya. Mulai dari swasta, Kementerian Dalam Negeri, hingga DPR.

(fai/ams)