Sandi Tantang Warga yang Tanda Tangani Petisi Ramaikan Tanah Abang

Jakarta - Sekitar 30 ribu warga menandatangani petisi online untuk mengembalikan fungsi trotoar Tanah Abang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menantang warga yang menandatangani petisi itu untuk meramaikan kawasan Tanah Abang agar PKL tak lagi berjualan di jalan.

"Membikin ramai Blok G. Jadi mungkin yang 33 ribu itu nanti saya akan tugaskan khusus untuk membuat kegiatan menarik crowd fuller ke Blok G. Saya pikir ada Asian Games, ada merchandise yang akan dijual, kayaknya bagus. Kayak Asian Para Games yang elang bondol itu mungkin mereka bisa," kata Sandiaga di Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Sandiaga mengaku ingin mengundang orang-orang menandatangani petisi untuk berdiskusi dengannya. Dia berharap ada solusi yang bisa ditawarkan dari mereka.

"Nanti kita akan undang mereka agar mereka berikan alternatif solusinya yang seperti apa. Karena yang sekarang kita pantau dari data awal alhamdulillah seperti yang tadi saya kasih tahu. TransJ sudah tembus 13 ribu, berarti integrasinya jalan dan yang 400 itu alhamdulillah usahanya naik," terangnya.

Baca juga: Muncul Petisi Pengembalian Fungsi Trotoar di Tanah Abang

Sandiaga secara khusus meminta ada solusi dari warga untuk pedagang di Blok G, Tanah Abang. Meski akan dirobohkan setahun lagi, dia meminta warga memberikan ide bagi PKL agar Blok G ramai pembeli.

"Iya, saya pengin penataan yang sementara juga karena ini sistemnya pop up. Kita mengharapkan ini bisa jadi sebuah kolaborasi, jadi bukan yang kemarin saja yang sudah suka happy, tapi yang belum juga dapat solusi," tuturnya.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menata kawasan Tanah Abang untuk para pedagang kaki lima memunculkan petisi di situs change.org. Petisi tersebut dibuat untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar di Tanah Abang.

Dilihat detikcom pada Kamis (28/12/2017), hingga pukul 15.57 WIB, sudah ada 29.272 warganet yang menandatangani petisi tersebut. Petisi tersebut akan dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyied Baswedan dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Tanah Abang dengan melakukan penutupan Jalan Jatibaru Raya sejak tanggal 22 Desember 2017 telah mencederai hukum yang berlaku tentang Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 - UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN )," demikian isi surat petisi tersebut seperti dikutip detikcom dari situs change.org, Kamis (28/12). (fdu/idh)