Bursa Calon Ketua DPR, Idrus: Keputusan Novanto Masih Berlaku

Jakarta - Partai Golkar segera mengambil sikap terkait nama ketua DPR baru pengganti Setya Novanto yang terjerat KPK. Meski demikian, Sekjen Golkar demisioner Idrus Marham menyebut keputusan soal pergantian ketua DPR di era Novanto masih berlaku.

"Yang pasti sampai pada hari ini belum. Apabila belum, berarti keputusan yang lama (keputusan Novanto) tetap berlaku," ujar Idrus usai menghadiri sidang Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Meski demikian, Idrus menyebut nama ketua DPR yang baru pasti segera diputuskan. Golkar akan menentukannya di awal Januari 2018.

"Berdasarkan informasi dan arahan Ketum Airlangga, akan dibahas pada awal tahun 2018. Tentu pembahasannya akan terlebih dahulu dilakukan suatu inventarisasi dan pertimbangan secara matang," ujar Idrus.

Idrus menegaskan Golkar punya pertimbangan dalam menentukan calon ketua DPR yang baru. Salah satu pertimbangannya terkait sosok yang dapat menaikkan citra DPR yang sempat tergerus lantaran satu-dua orang yang berkasus.

"Dalam dua tahun ke depan ini kader Partai Golkar yang diproyeksikan akan mampu meningkatkan kinerja DPR RI," kata Idrus.

Ditambahkan Idrus, penunjukan ketua DPR yang baru berkaitan erat dengan Pemilu 2019. Jika kader yang ditempatkan di posisi ketua DPR mempunyai kinerja yang baik, Idrus menyebut ada keuntungan yang didapat partainya.

"Kita akan menghadapi Pemilu 2019. Peningkatan kinerja DPR yang dipimpin Partai Golkar tentu berimplikasi positif terhadap elektabilitas Partai Golkar dan kemenangan Partai Golkar pada tahun politik 2019," tegas Idrus.

Idrus juga memastikan sosok yang dipilih Partai Golkar adalah sosok yang bersih. Hal ini sejalan dengan motto baru Golkar yaitu 'Golkar Bersih, Golkar Bangkit'.

"Saya kira siapapun komitmen Partai Golkar seperti itu. Sebagai komitmen di bawah Airlangga," tuturnya.

Maksud keputusan lama yang masih berlaku yang disebutkan Idrus di atas ialah soal penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Novanto untuk menggantikan mantan ketum Golkar itu sebagai ketua DPR. Keputusan Novanto tersebut telah ditolak oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan Fraksi Golkar sendiri. (gbr/tor)