DPR Revisi UU MD3 di Januari 2018, PDIP Dapat Jatah Kursi Pimpinan

Jakarta - DPR melalui Badan Legislasi bersama pihak pemerintah segera merampungkan Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Salah satu poin yang akan direvisi ialah penambahan kursi pimpinan DPR.

Anggota Baleg DPR RI F-PDIP Hendrawan Supratikno menyebut memang sudah jatahnya Fraksi PDIP menduduki kursi pimpinan DPR. PDIP, selaku pemenang Pemilu 2014, menurutnya, memang berhak menjadi pimpinan DPR. Revisi akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, yang dimulai pada Januari 2018.

"Harapan kita begitu, karena begini. Di mana pun di dunia, partai pemenang pemilu itu mesti di pimpinan DPR karena DPR itu merepresentasikan aspirasi rakyat yang sudah dinyatakan di pemilu," ujar Hendrawan saat dihubungi, Rabu (27/12/2017).

Baca juga: PDIP Minta Golkar Pilih Ketua DPR yang Tak Ada Masalah Hukum

Menurut Hendrawan, Golkar selaku fraksi yang mendapat jatah Ketua DPR, mesti mewujudkan aspirasi PDIP. Hendrawan menyebut Golkar di bawah Ketum Airlangga Hartarto mesti mewujudkannya lantaran ini menyangkut marwah DPR.

Ditambahkan Hendrawan, besar kemungkinan Revisi UU MD3 dilaksanakan pada masa sidang DPR berikutnya.

"Ini menurut saya ujian pertama Pak Airlangga. Bukan hanya mengembalikan marwah Golkar, tapi juga marwah DPR, ya. Ini ujian pertamanya," jelasnya. (gbr/tor)