Berperan dalam Program Rudal, 2 Pejabat Korut Dikenai Sanksi AS

Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyebut kedua pejabat itu sebagai Kim Jong Sik dan Ri Pyong Chol.

"Kementerian Keuangan menyasar para pemimpin program rudal balistik Korea Utara sebagai bagian dari tekanan maksimal untuk mengisolasi Republik Korea Utara dan mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir," kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, dalam pernyataannya pada Selasa (26/12).

• Korea Utara: Sanksi PBB baru adalah 'seruan perang'
• Uji rudal Korea Utara, PBB memberlakukan sanksi baru
• Tidak ada hari libur untuk ulang tahun Kim Jong-un di kalender Korea Utara

Ditambahkannya, nama kedua pejabat juga tercantum dalam sanksi baru Dewan Keamanan PBB yang disahkan Jumat lalu.

"Kim Jong-Sik dilaporkan sebagai sosok penting dalam pengembangan rudal balistik Korea Utara, termasuk upaya untuk mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar padat, dan Ri Pyong-Chol dilaporkan sebagai pejabat penting dalam pengembangan rudal balistik antarbenua," demikian pernyataan Kementerian Keuangan AS.

Karena sanksi ini, harta milik kedua pejabat Korea Utara tersebut, yang berada di wilayah yurisdiksi AS, diblokir dan warga negara Amerika Serikat dilarang menjalin kontak bisnis dengan mereka.

'Retorika agresif' AS

Pada Jumat lalu, PBB memutuskan untuk memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara.

Negara itu menanggapinya dengan nada marah dan menyebut sanksi baru sebagai aksi perang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan kepada Amerika Serikat untuk tidak menambah ketegangan dengan Korea Utara. Ditambahkannya Rusia menyerukan agar proses negosiasi dimulai lagi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, Lavrov mengatakan retorika agresif Amerika Serikat terhadap Pyongyang tidak dapat diterima.