Pemprov DKI Jakarta mengkaji hal ini bekerja sama dengan Jakarta Smart City. Nantinya akan disiapkan citizen reporting mechanism atau mekanisme pelaporan masyarakat yang mudah digunakan lewat aplikasi.
"Bersama Jakarta Smart City sedang dicoba, dilihat aplikasi yang cocok untuk citizen reporting mechanism yang ada panic button-nya, gampang. Lagi dicek," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jumat (22/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Lihat Jakarta Smart City, Sandi: Saya Senang |
Sandi menjelaskan, pihaknya sedang mencoba mengintegrasikan panic button ini dengan Qlue. Qlue adalah aplikasi yang bisa digunakan warga untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di Jakarta, seperti banjir, tindak kriminal, kebakaran, dan lain sebagainya untuk segera direspons pihak terkait.
"Di mana Qlue itu dilengkapi dengan panic button dan lainnya masih dalam kajian," ujarnya.
Aplikasi yang disertai dengan panic button ini dirancang untuk membantu warga, khususnya perempuan yang membutuhkan pertolongan secara cepat. Konsepnya, warga yang terancam atau menjadi korban kriminalitas cukup menekan panic button yang ada di smartphone-nya.
"Itu yang kita inginkan di seluruh wilayah Jakarta terutama yang rawan," ujarnya.
Nantinya, aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan aparat yang berwenang. Dengan begitu, petugas akan dapat memastikan lokasi, situasi dan kondisi warga yang menekan panic button tersebut.
"Seperti yang 112 sekarang kalau di Amerika itu 911. Itu harus punya langsung quick response dari tentunya aparat untuk memastikan lokasi di mana perempuan tersebut terhadap pendampingannya," tuturnya.
Kendati demikian, Sandi mengaku tak ingin terburu-buru untuk merilis aplikasi tersebut. Menurutnya butuh kajian yang lebih dalam untuk merancang teknologi tersebut.
"Dalam teknologi itu landasannya harus tepat, dan kegunaannya itu harus dimanfaatkan kegunaannya," katanya.
Sebelumnya, saat masa kampanye, Sandi memang berencana membuat aplikasi serupa dengan nama Hot Button. Hot button tersebut dirancang untuk memastikan tidak adanya kejahatan maupun kekerasan terhadap masyarakat, khususnya yang rentan seperti perempuan dan anak-anak yang menjadi prioritas penting dalam hal keamanan. (hri/imk)











































