"Ya nggak masalah, calonnya banyak," katanya di gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu hak panglima. Misal tetap jangan atau pikirkan dulu. Biasanya tergantung orang. Tentara itu toleran, demokrasi. Jadi nggak dipaksa-paksa," lanjutnya.
Letjen Edy tetap memilih pensiun dini meski dipertahankan sebagai Panglima Kostrad. Dia lebih berharap bisa menjadi gubernur ketimbang mendapat posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
"Sebelum ditanya langsung aja saya jawab. 'Lho bapak kan mau jadi gubernur Sumut kan?' Gitu kan?" ujar Letjen Edy di Markas Divisi I/Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/12/2017).
Edy yang juga Ketua Umum PSSI itu mengatakan, gubernur merupakan jabatan politik. Sehingga bagi prajurit yang hendak ikut dalam pesta demokrasi atau pemilu, haru rela menanggalkan status keprajuritannya.
Edy memastikan keputusannya untuk mundur dari TNI sudah bulat. Dia saat ini ingin mengabdi sebagai kepala daerah.
"Semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampai ke pucuk utara dan sampai pucuk selatan biar nggak ada yang nanya-nanya lagi," kata Edy. (nkn/nkn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini