Kelola Bantargebang, Pemprov DKI Gandeng BPPT Bangun PLTSa

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BPPT Unggul Priyanto (Foto: Muhammad Fida/detikcom)

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengelola sampah di Bantargebang. Pemprov DKI berencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah pokok di Jakarta. Ada 7.000 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta tiap harinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu masalah terbesar pengelolaan residu sisa. Jakarta salah satu produsen sampah terbesar. Kira-kira 7.000 ton sehari di kota ini," kata Anies sebelum menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPPT di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Anies berharap pengelolaan PLTSa dapat bermanfaat bagi warga. Dia berharap PLTSa juga bisa mengurangi masalah sampah di Jakarta.

"Kita berharap pengelolaan sampah di kota ini bukan hanya menjadi barang yang dikeluarkan tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bagi warga," terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kepala BPPT Unggul Priyanto dalam pembahasan kerja sama pengelolaan Bantargebang dengan membuat pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) (Foto: Muhammad Fida/detikcom)

Sementara itu, Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan dana dari pengembangan PLTSa ditanggung oleh BPPT. Pemprov DKI diminta hanya menyediakan lahannya.

"Yang membangun BPPT, ini hanya pilot project dan menghasilkan 400 kilowatt. Jadi nanti kalau berhasil bisa dicontoh. Ini bisa menyerap 50 ton per hari," tuturnya.

Unggul mengatakan dibutuhkan dana Rp 900 miliar untuk membangun PLTSa percobaan tersebut. Pihaknya mengatakan PLTSa akan dibangun pada akhir tahun 2018.

"Ini pilot project, jadi ini membutuhkan dana Rp 900 miliar. Kalau berhasil bisa dibangun di seluruh Indonesia," sebutnya. (fdu/jbr)