Priyo: Berisiko Jika Ketum Golkar Dilengserkan Hanya Lewat Pleno DPP

Jakarta - Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik pengangkatan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar melalui mekanisme rapat pleno DPP. Dia meminta penunjukan ketum dilakukan melalui munaslub.

"Memang rapat pleno DPP berwenang untuk putuskan PAW (pergantian antar-waktu) pengurus. Tapi khusus untuk penggantian ketua umum di tengah jalan, hanya bisa dilakukan lewat munaslub yang sehat dan demokratis," ujar Priyo kepada wartawan, Senin (18/12/2017).

Rapat pleno DPP pada Rabu (13/12) pekan lalu memutuskan Airlangga akan dikukuhkan sebagai ketum dalam munaslub Golkar. Priyo tetap meminta diadakannya bursa pemilihan ketum dalam munaslub.

Baca juga: Priyo dan Titiek Mau Jadi Caketum Golkar, Nurdin Lempar ke Forum

"Berilah kesempatan yang sama kepada siapa pun yang penuhi syarat untuk maju dan biarkan DPD II dan I serta organ-organ pusat untuk bebas dan demokratis memilih ketua umumnya," ucap eks pimpinan DPR ini.

"Bukan sekadar seremonial pengesahan ketum sebagai calon tunggal sudah diputus pleno DPP," tambahnya.

Ada alasan Priyo ingin pemilihan ketum tetap dilakukan melalui munaslub. Salah satunya agar penonaktifan ketum tak bisa dilakukan hanya melalui pleno.

Baca juga: Titiek Soeharto Minta Ada Caketum Lain, Ini Respons Airlangga

"Logikanya, sangat berisiko jika ketua umum yang sah di tengah jalan, karena satu dan lain hal, dapat dilengserkan dan diganti hanya lewat rapat pleno DPP yang kemudian tinggal disahkan di rapimnas, padahal ia terpilih lewat munas," papar Priyo.

Dalam rapat pleno lalu, Golkar memutuskan menonaktifkan Setya Novanto karena menjadi terdakwa kasus korupsi e-KTP. Kemudian rapat pleno DPP mengangkat Airlangga sebagai ketum terpilih dan akan dikukuhkan dalam munaslub. (dkp/elz)