JK: Pemerintah Sederhanakan Birokrasi untuk Cegah Korupsi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi. Menurut JK, birokrasi yang berbelit-belit meningkatkan potensi penyelewengan dan korupsi.

"Pemerintah bertekad selalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan menyederhanakan birokrasi. Birokrasi yang berlebihan dan berbelit juga menyebabkan masalah dan tentu juga kita bicara transparansi mengurangi penyelewengan dan korupsi," ujar JK dalam pembukaan Asia Pacific Leaders Forum on Open Government 2017 (APLF 2017) di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017).

Selain itu sejumlah pimpinan dan perwakilan negara lain juga turut hadir seperti Wakil Presiden II Republik Islam Afganistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diakno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dari 14 negara anggota OGP se-Asia Pasifik.

Wapres JK (Foto: Muhammad Taufiqqurahman/detikcom)

Menurut JK, transparansi penting karena tantangan global saat ini terkait kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, menurut JK, keterbukaan informasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan.

"Indonesia memiliki Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik di mana pemerintah diwajibkan untuk membuka informasinya kepada publik dan itu tentu juga mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah harus teratur dan harus mempunyai rencana yang baik," ujar JK.

"Demokrasi tanpa kritikan tentu tidaklah bagian yang diharapkan. Kritikan dibutuhkan tanggapan yang baik dijadikan dasar keterbukaan itu. Hal-hal positif tentunya," imbuh JK.

Wapres JK (Foto: Muhammad Taufiqqurahman/detikcom)

Dengan adanya kritik dari publik, JK berharap ada perbaikan layanan pemerintah untuk mencapai program yang diinginkan. Program yang disebut JK khususnya sektor layanan pendidikan dan kesehatan.

"Kemajuan negara tentu diharapkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat membutuhkan suatu cara yang saling terbuka, pemerintah terbuka dan tentu masyarakat terbuka," ujar JK. (tfq/dhn)