Aturan Larangan Nikah 1 Kantor Ditentukan MK Siang Ini

Jakarta - Larangan pernikahan bagi suami-istri yang satu kantor bagi karyawan swasta dan BUMN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan 8 warga itu akan diputus siang ini oleh 9 hakim konstitusi.

Dilansir website MK, sidang tersebut akan digelar Kamis (14/12/2017), pukul 11.00 WIB di ruang sidang utama Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sidang putusan itu akan dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Baca juga: Dilindungi UUD 1945, Mengapa Nikah dengan Teman Sekantor Dilarang?

Para penggugat menggugat aturan perkawinan dengan teman sekantor yang diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

8 penggugat itu adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

Mereka berdelapan meminta agar Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frasa 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama'.

Pemohon menilai Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha untuk melarang perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal menikah adalah melaksanakan perintah agama.


(rvk/asp)