KPK Harap Ada Aturan Cegah Korupsi di Sektor Swasta

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut belum ada aturan terkait pencegahan korupsi di sektor swasta. Pemerintah pun diharapkan bisa membuat kerangka hukum soal korupsi di sektor swasta.

"Untuk korupsi di sektor swasta kita belum punya kerangka hukumnya. Hari ini kita berharap akan ada perbaikan ke depan baik oleh pemerintah maupun parlemen," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebelum Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

KPK sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah korupsi di sektor swasta. Seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) agar para pengusaha tidak mau diperas oleh penyelenggara negara dalam perizinan proyek atau usaha.

Selain aturan pencegahan korupsi di sektor swasta, Syarif juga berharap gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang baru mendapat penghargaan internasional bisa lebih berkembang di Indonesia. SPAK sendiri merupakan salah satu cara KPK meningkatkan kesadaran masyarakat agar anti terhadap tindakan korupsi.

"Di Indonesia, mudah-mudahan Saya Perempuan Anti Korupsi bisa berkembang di seluruh Indonesia," ujarnya. (HSF/nvl)