"Ya harus, harus dihentikan karena tidak ada data yang membuktikan bahwa dia melanggar etik," ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya harus di hentikan karena akan kasihan yang digantung," ucapnya.
Menurut Abdullah, Bawas tidak akan tinggal diam jika seorang hakim melanggar kode etik dan perilaku pedoman hakim. Namun, untuk kasus Cepi, Bawas tak menemukan pelanggaran.
"Jadi itu tidak bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran, sampai hari ini Bawas tidak memberikan apa apa hasil pemeriksaan berarti tidak ada pelanggaran etik. Kalau ada dari dulu langsung tindakan," ucapnya.
Hakim Cepi adalah hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, jilid I. Hakim Cepi mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Novanto termasuk membebaskan Novanto dari status tersangka.
Tak lama setelah putusan Cepi, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP dan juga menahannya. Perkara tersebut juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Jakarta. (rvk/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini