Pengakuan Trump Soal Ibu Kota Israel Dianggap Langkah Fatal

Jakarta - Sikap Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menimbulkan reaksi dunia. Para pemimpin dunia hingga pengamat dan pakar merespons keras keputusan kontroversial Trump tersebut.

Menurut Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, keputusan Trump tersebut sebagai sebuah petaka dunia internasional. Sikap Trump juga menunjukkan ketidakkonsistenanya dalam upaya perdamaian Palestina-Israel yang masih dilanda konflik.

"Sikap Trump itu tidak saja ceroboh dan kesalahan fatal mengingat dia mengabaikan berbagai kesepakatan tentang perdamaian Palestina-Israel, serta konstitusi internasional yang terkait konflik kedua negara tersebut. Tapi juga, keputusan Trump menunjukkan ketidakkonsistenan Amerika dalam memediasi upaya damai Palestina-Israel," jelas Hery dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Kamis (7/12/2017).

Video 20Detik: Lebanon Nilai Amerika Merusak Upaya Perdamaian Israel-Palestina

[Gambas:Video 20detik]

Konflik antara Palestina dan Israel yang sudah menahun dan tak kunjung selesai itu menjadi episentrum dari konflik di Timur Tengah dan bahkan dunia. Kemerdekaan Palestina merupakan martabat bagi dunia islam

"Masalah pendudukan Israel di Palestina serta soal kemerdekaan Palestina bukanlah persoalan Palestina dan Israel, tapi adalah persoalan dunia. Palestina merdeka sebagai harga mati adalah soal martabat dunia Islam dan masalah internasional. Ini harus dimengerti semua pihak," lanjut Hery.

Anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah ini menyebut langkah Trump sebagai kesalahan vatal dan cacat sejarah Amerika yang selama ini mempelopori terwujudnya perdamaian dunia. Meski begitu, alumnus Al-Azhar Mesir itu tidak heran dengan sikap Presiden Trump yang kerap mengambil langkah dan kebijakan kontroversial.

"Banyak negara, kerap tidak sepakat dengan langkah kontraproduktif yang ia ambil. Bahkan dalam keputusan kali ini soal pengakuan Jerusalem sebagai Ibukota Israel, hanya lima negara saja yang mendukung langkah Trump tersebut," sambung Hery.

Trump sudah berkali-kali diingatkan soal isu Yerusalem yang sangat sensitif bagi dunia Islam tersebut. Hery bahkan mendapat informasi valid, sebelum mengambil keputusan tersebut, pihak CIA dan Kemlu Amerika sudah memperingatkan dan mencegah agar tidak mengambil keputusan pengakuan terhadap Yerusalem.

Namun, kata informasi yang didapat Hery tersebut, Trump tidak berdaya karena kekuatan lobi Yahudi yang menguasai Kongres serta adanya deal lain atas keputusan tersebut.

"Saya percaya informasi penting tersebut. Sejak naik jadi Presiden, Trump menunjukkan sikap abai terhadap kepentingan dan perdamaian dunia. Maka dengan kebijakannya tersebut, Trump bukan saja telah membuyarkan upaya perdamaian dunia, tapi juga telah memproduksi instabilitas internasional," papar Hery.

Hery mengapresiasi sikap cepat dan tegas Pemerintah Indonesia yang siang tadi mengeluarkan sikap resmi menanggapi kebijakan Trump tersebut. Menurutnya, kecaman dan upaya nyata yang segera diambil Pemerintah Jokowi-JK merupakan cermin dari amanat konstitusi negara, yakni ikut mewujudkan perdamaian duni serta wujud dari implementasi Politik Bebas Aktif.

Meski demikian, menurut Hery, langkah pemerintah RI juga telah menutup pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan masalah Palestina untuk kepentingan politik tertentu, termasuk bisa saja untuk menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apalagi, isu Palestina menjadi hal yang sensitif dan dapat mempengaruhi Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang.

"Masalah Palestina ini selalu sensitif dan kerap dijadikan komoditi politik kelompok tertentu. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik, Pilkada serentak dan Pileg serta Pilpres serentak. Ini harus cepat diantisipasi," papar Hery.

Politik SARA sangat mungkin dimainkan dalam isu Palestina dan Yerusalem ini. Untuk itu, ia menghimbau pemerintah dan aparat agar waspada karena politik SARA dalam beberapa waktu belakangan kerap dimainkan pihak-pihak tertentu dan tak bertanggung
jawab.

"SARA ini berbahaya bagi kebhinnekaan dan kelangsungan kita sebagai bangsa yang menjunjung pluralitas dan keragaman," pungkas Hery. (mei/rvk)