Paripurna DPR Setujui Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI

Jakarta - Sidang paripurna DPR mengesahkan persetujuan Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI. Di sidang paripurna, seluruh anggota DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi I DPR.

Pembahasan soal calon Panglima TNI dimulai dari pembacaan laporan fit and proper test yang disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis. Kharis menyampaikan Komisi I sudah menjalankan amanat yang disampaikan Presiden.

"Komisi I memutuskan menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seraya memberikan dedikasi serta kinerja sebagai Panglima TNI. Kemudian, memberikan persetujuan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto, SIP, sebagai Panglima TNI," ujar Kharis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Seusai pemaparan Kharis, Wakil Ketua DPR yang memimpin sidang, Fadli Zon, meminta persetujuan dari anggota Dewan. Peserta sidang menyepakati laporan Komisi I.

Setelah disepakati, Marsekal Hadi maju. Hadi bersalaman dengan pimpinan DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan.

Prosesi selanjutnya adalah pengukuhan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI. Marsekal Hadi akan dilantik oleh Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Marsekal Hadi menjalani serangkaian fit and proper test oleh Komisi I DPR pada Rabu (6/12). Komisi I menyetujui Hadi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Saat diuji DPR, Marsekal Hadi menyoroti lima hal terkait fungsi dan peran TNI yang harus diperkuat. Kekuatan TNI, menurutnya, harus dioptimalkan menghadapi kondisi global saat ini.

Lima hal yang disorot Hadi adalah tatanan dunia baru akibat pengaruh kekuatan ekonomi baru, terorisme, cyber war, kemajuan China dan stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan, serta pertahanan di laut.

"Kondisi tersebut semakin rumit dengan masuknya aktor-aktor non-negara yang mengusung kepentingan individu maupun kelompok dalam berbagai kemasan, mulai ideologi agama, suku, hingga murni motif ekonomi," kata Hadi dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). (dkp/fdn)