Komisi I DPR Setuju Jenderal Gatot Diberhentikan dengan Hormat

Jakarta - Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Selain itu, Komisi I juga menyetujui usulan pemberhentian Jenderal Gatot dengan hormat seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR.

"Komisi I juga menyetujui memberhentikan dengan hormat Jenderal Gatot," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis usai fit and proper test Marsekal Hadi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Komisi I berharap agar capaian positif Jenderal Gatot akan diteruskan oleh Marsekal Hadi. Fit and proper test Marsekal Hadi digelar sejak pukul 10.00 WIB tadi dan baru selesai sekitar pukul 16.30 WIB.

Baca juga: Disetujui DPR Jadi Panglima TNI Baru, Marsekal Hadi: Alhamdulillah

"Kita harapkan capai-capaian positif beliau (Jenderal Gatot) dilanjutkan calon panglima berikutnya," kata Abdul.

Persetujuan Komisi I DPR akan segera dibawa ke paripurna untuk disepakati sebagai keputusan DPR. Kemudian akan dilakukan pelantikan setelah Keppres dari Presiden Jokowi keluar.

"Setelah melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan, Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI," jelas Kharis.

Baca juga: Ini Visi dan Misi Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI

Surat presiden soal pemberhentian Jenderal Gatot dengan hormat sudah dibacakan di sidang paripurna kemarin, Selasa (5/12). Surat tersebut diantar oleh Mensesneg Pratikno sekaligus surat penunjukan Marsekal Hadi.

Uji kelayakan dan kepatutan Hadi digelar dengan sistem terbuka dan tertutup. Hadi menyoroti soal 5 hal terkait fungsi dan peran TNI yang harus diperkuat.

Hadi yang kini masih menjabat sebagai KSAU itu membacakan visi dan misinya sebagai Panglima TNI saat fit and proper tes di sesi tertutup. Ada pun visi dan misi Hadi adalah sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya TNI yang profesional dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta komitmen global.

Misi: Menjaga Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, menjadi kekuatan regional dan berperan serta secara global, mendukung kebijakan politik negara sebagai Poros Maritim Dunia (elz/fdn)