Ingatkan DPRD Tidak Korupsi, Mendagri: Jangan Seperti Jambi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan para anggota DPRD berhati-hati dalam proses perencanaan anggaran. Dia mengingatkan agar kasus dugaan suap pengesahan RAPBD 2018 Provinsi Jambi yang saat ini ditangani KPK tidak terulang.

"DPRD itu bagian dari pemerintah daerah. Fungsinya tidak hanya pengawasan, menyusun Perda, tapi juga perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini yang dari kacamata penegak hukum masuk area rawan korupsi. Ada tahapan-tahapan, ada proses perencanaan, tapi hati-hati jangan sampai seperti Jambi kemarin," pesan Tjahjo setelah menghadiri acara Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 di Hotel Merlynn Park, Jalan Hasyim Asyari, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Baca juga: KPK Sebut Seluruh Fraksi DPRD Dapat Suap Pemulusan RAPBD Jambi 2018

Selain mengingatkan anggota DPRD agar tidak korupsi, Tjahjo menekankan agar DPRD mengawasi penggunaan anggaran oleh kepala daerah. Ia berharap tidak ada kasus penggunaan anggaran untuk kepentingan pilkada oleh calon kepala daerah petahana.

"Kami sudah ingatkan bahwa DPRD harus ingatkan calon kepala daerah yang mau dua kali itu tidak boleh menggunakan anggaran belanja daerah. Apalagi menggelembungkan dana hibah dan bansos," ujarnya.

Baca juga: Ada Kasus Suap RAPBD Jambi, Sri Mulyani: Itu Khianati Konstitusi

Menurutnya, saat ini sudah ada undang-undang untuk mencegah korupsi di daerah. Bahkan Tjahjo menyebut KPK juga telah melakukan pengawasan hingga penegakan hukum terkait korupsi di daerah.

"Undang-undang sudah ada, pengawasan sudah ada, KPK juga mengawasi semua daerah. Jadi tergantung political will," ucap Tjahjo. (ams/ams)