Ini Alasan Jakarta Tak Masuk 10 Besar Indeks Demokrasi Terbaik

Jakarta - Provinsi DKI Jakarta tidak masuk 10 besar provinsi yang mendapat indeks demokrasi Indonesia tertinggi tahun 2016. Padahal Jakarta pernah menduduki peringkat pertama untuk kategori tersebut dan kini terjungkal ke urutan 22.

"Demonstrasi atau mogok dengan kekerasan cukup tinggi. Jadi demo mulai awal 2016 sampai akhir 2016 cukup signifikan," kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah di Hotel Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Faktor lainnya adalah kaderisasi parpol mengalami penurunan serta faktor menurunnya transparansi APBD.

"Faktor lainnya, pada 2015 DKI adalah provinsi paling transparan, tapi di akhir 2016 ada penurunan transparansi APBD 2016," ujarnya.

Sairi mengatakan data perkembangan indeks demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan aspek dan provinsi, DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada 2015, DKI menempati posisi pertama dari 34 provinsi, tapi saat ini berada di posisi ke-22 dengan selisih 14,47 poin, dari 85,32 menjadi 70,85.

Sedangkan IDI secara nasional pada 2016 juga mengalami penurunan menjadi 70,09. Padahal pada 2015, IDI secara nasional mencapai 73,82.

Aspek demokrasi diukur dari faktor kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Aspek mogok dengan kekerasan menjadi faktor pendukung menurunnya IDI.

"Secara umum penurunan nasional akibat penurunan semua aspek. Walaupun aspek kebebasan berdemokrasi dan hak-hak politik terkait dengan demokrasi, mogok dengan kekerasan. Ini yang menjadi tantangan kita depan kalau mau meningkatkan IDI kita," imbuhnya.

Adapun 10 daerah yang mendapatkan penghargaan itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. DI Yogyakarta (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
2. Kepulauan Bangka Belitung (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
3. NTT (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).
4. Sumatera Selatan (provinsi dengan capaian indeks demokrasi Indonesia tertinggi).

5. Sulawesi Utara (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).
6. Bali (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).
7. Kalimantan Utara (provinsi dengan capaian kebebasan sipil tertinggi).

8. Bengkulu (provinsi yang berprestasi capaian aspek lembaga demokrasi terbaik).
9. Maluku (provinsi dengan kenaikan capaian indeks demokrasi Indonesia di atas 10 poin).
10. Maluku Utara (provinsi dengan kenaikan capaian indeks demokrasi Indonesia di atas 10 poin). (yld/asp)