Pemprov Sulsel Raih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI

Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat predikat Implementasi Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan dalam acara penganugerahan predikat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menerima secara langsung penghargaan tersebut dari Ketua Ombudsman RI di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2017).

"Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei," ujar komisioner Ombudsman Adrianus Meliala dalam sambutannya.

Ia juga menjelaskan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling. Metode observasi yang digunakan ialah dengan mengamati ketampakan fisik dari ketersediaan komponen pelayanan di unit pelayanan publik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Observasi dilakukan secara mendadak, yaitu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada UPP atau SKPD tentang waktu pelaksanaan observasi," ujar Adrianus.

Dalam survei ini, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 14 kementerian, 6 lembaga, 22 provinsi, 107 kabupaten, dan 45 kota pada Mei sampai Juli 2017. Tujuan survei ini ialah mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain predikat implementasi kepatuhan tertinggi yang diraih Pemprov Sulawesi Selatan, Ombudsman memberikan predikat kepatuhan tertinggi dalam 7 kategori lainnya. Predikat tersebut adalah Peningkatan Tertinggi Zona Kepatuhan yang diterima kota Bengkulu, Kategori Locus Baru Kepatuhan Terbaik yang diraih Pemkab Belitung Timur, Kategori kepatuhan tertinggi Pemerintah Kabupaten diterima Pemkab Bangka, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Kota diterima Pemkot Manado, Kepatuhan tertinggi Pemerintah Provinsi diterima Pemprov Nusa Tenggara Barat, Kategori Kepatuhan Tertinggi Lembaga diterima BNN, dan Kepatuhan tertinggi kementerian diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Kota Pangkalpinang juga meraih penghargaan Kepatuhan Tinggi.

Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah menerima penghargaan dari Ombudsman. Foto: dok. Istimewa

Selain delapan predikat tertinggi tersebut, Ombudsman memberi predikat kepatuhan tinggi dalam empat kategori, yaitu untuk kementerian/lembaga yang diraih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemensetneg, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Sementara untuk Predikat Kepatuhan Tinggi tingkat Pemerintah Provinsi diterima oleh Pemprov Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Untuk kategori kepatuhan tinggi tingkat pemerintah kota diraih oleh 13 pemkot dan kategori kepatuhan tinggi tingkat pemerintah kabupaten diraih oleh 11 pemkab. (nvl/nvl)