Indonesia Masuk dalam Dewan Eksekutif Organisasi Anti-Senjata Kimia

Jakarta - Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Eksekutif (Executive Council) organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW) dan Ketua Komite Persiapan (Prepcom) 4th Review Conference 2018. Keputusan itu disahkan dalam Konferenci OPCW ke-22 yang digelar pada 27 November-1 Desember 2017 dan dihadiri oleh 192 negara.

Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif OPCW periode 2018-2020 bersama negara lainnya seperti Asia, Iran dan Pakistan. Keputusan itu disepakati dalam rekomendasi tingkat Grup Asia. Hal ini disampaikan oleh Mahmudin Nur Al Gozali selaku Perwakilan Tetap untuk Republik Indonesia untuk OPCW dalam keterangan tertulis dari KBRI di Den Haag, Jumat (1/12/2017).

Perwakilan Indonesia di Konferensi OPCW ke-22 Foto: Dok. KBRI Den Haag

Negara-negara yang terpilih sebagai Dewan Eksekutif itu akan bergabung dengan negara Asia lainnya yaitu yakni Arab Saudi, India, Jepang, Korea Selatan dan RRT. Indonesia akan resmi menjadi anggota Dewan Eksekutif mulai pada 18 Mei 2018 hingga 11 Mei 2020.

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang juga merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk OPCW, I Gusti Agung Wesaka Puja, mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Eksekutif OPCW tidak lepas dari solidnya dukungan negara-negara ASEAN. Hal ini menjadi kedua kalinya bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif OPCW setelah sebelumnya terpilih juga pada 2000-2002.

Selain itu, Puja menegaskan kepercayaan ini akan menjadikan Indonesia lebih berperan aktif dalam pelarangan senjata kimia. Upaya itu dilakukan untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

"Untuk menjaga kepercayaan itu, Indonesia harus terus memainkan perannya secara lebih aktif dan konstruktif dalam pelarangan senjata kimia, sebagai upaya mewujudkan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia", ujar Puja.

Puja juga menerangkan OPCW mempunyai sejumlah prioritas yang harus dijalankan ke depannya. Yang paling penting, kata Puja, adalah memastikan semua negara pihak KSK (Konvensi Senjata Kimia) untuk melaksanakan kewajiban terkait senjata kimia seperti diatur dalam Konvensi Senjata Kimia.

"Masa depan OPCW akan bergantung pada bagaimana ketentuan Konvensi Senjata Kimia diimplementasikan sekarang, dan ketidakpatuhan pada KSK akan mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas OPCW di kemudian hari, sekaligus menjadi hambatan bagi upaya pemusnahan senjata kimia," terang Puja. (knv/dnu)