Paripurna RAPBD DKI 2018 Diwarnai Hujan Interupsi

Jakarta - DPRD DKI menggelar paripurna pengesahan RAPBD DKI 2018. Paripurna diwarnai hujan interupsi.

Sidang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (30/11/2017) dipimpin oleh Prasetyo Edi Marsudi. Prasetyo meminta persetujuan mengenai RAPBD DKI 2018. Interupsi pertama disampaikan ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Taufiqurrahman.

"Kami menyatakan kekecewaan, karena hingga detik ini kami enggak dapat penjelasan dari gubernur dan wakil gubernur terkait kenaikan RAPBD 2018. Izinkan kami menyampaikan sikap fraksi yang secara tegas menyetujui untuk menjadi APBD dengan beberapa catatan," ucap Taufiqurrahman.

Tak sampai di situ, Anggota Komisi A dari F-Golkar Ramly Muhammad menyampaikan interupsi. Kali ini soal keluhan warga RW 10 di Cilincing, Jakut.

"Sudah 5 kali dalam paripurna saya selalu sampaikan, tapi lima kali pun nggak pernah didengar. Warga Jakarta Utara RW 10 kelurahan Cilincing yang terdiri dari 20 RT 1206 KK dan 5072 orang tinggal di bawah rumah susun 5 blok dengan kondisi atap sekarang hancur," papar Ramly.

Interupsi selanjutnya datang dari Anggota Komisi A dari F-PKS Achmad Yani. Achmad meminta Pemprov membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di Mampang Prapatan.

"Warga meminta agar dibangun JPO, sudah peninjauan lapangan tapi sampai sekarang belum juga terbangun. Padahal jumlah korban masyarakat yang tertabrak mencapai 17 orang meninggal dunia. Saya nggak ingin masalah ini tidak tertangani," ucapnya.

Sejurus kemudian, interupsi datang dari Willian Yani selaku Wakil Ketua Komisi A. Ia mempertanyakan anggaran gaji anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga Himpaudi.

William juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjelaskan maksud dari program OK OCE, OK O-trip dan rumah DP 0 persen.

"Ok O-trip saya sampai sekarang enggak tahu cara melaksanakannya dari rumah ke kantor Rp 5 ribu itu apakah bayar cash atau pakai kartu. Untuk DP 0 persen itu bentuknya apa rumah susun, berlapis, atau deret karena yang baru di Pondok kelapa baru untuk 700 penduduk saja," jelasnya.

Setelah mendengar seluruh interupsi itu, pimpinan sidang lalu melanjutkan pertanyaannya terkait persetujuan anggota dewan terhadap RAPBD 2018. Prasetyo mengatakan akan menampung seluruh interupsi tersebut. (adf/dkp)