"TGUPP pergubnya hari ini sudah dibuat, Pak Gubernur pesankan 73 orang dengan catatan yang ditingkat kota ditarik ke provinsi karena kita otonomi, tingkat I," kata Sekda DKI Saefullah seusai rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga di tingkat kota tidak ada lagi tim percepatan pembangunan untuk para wali kota. Jadi semua ditarik ke provinsi, personalnya sedang digodok, mudah-mudahan datang dari profesional," sebutnya.
Anggaran TGUPP sebesar Rp 28,99 miliar sempat menjadi polemik di rapat Banggar DPRD DKI. Ketua TGUPP saat ini, Muhammad Yusuf, memerinci peruntukan anggaran tersebut.
"Yang Rp 2,35 miliar itu baru untuk non-PNS lima orang, plus makan-minum," kata Yusuf di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).
Untuk PNS ada delapan orang, yang menerima dana Rp 28 juta. Masing-masing ditotal menjadi Rp 2,68 miliar selama setahun.
Dana TGUPP saja terhitung Rp 5,038 miliar. Lalu karena TGUPP saat ini ditambah dengan tim wali kota, terjadi penambahan anggaran lain.
Masing-masing kota ada enam personel dan setiap orang menerima tunjangan sekaligus gaji sebesar Rp 24 juta. Bila ditotal selama setahun, angka tersebut menjadi Rp 8,64 miliar.
"Jadi, kalau ditotal, ada Rp 13,678 miliar. Kalau kita sekarang nebal jadi Rp 28,99 miliar, berarti ada kenaikan Rp 13,649 miliar. Kalau di-per-kan ini, berarti hanya 99,78 persen, nggak ada 100 persen," terangnya. (fdu/nkn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini