"Regulasi yang ada harus menjamin adanya etika berdemokrasi. Salah satu membangun etika berdemokrasi, bagaimana antar-partai politik, antar-tim sukses pasangan calon, ya jangan saling membajak," kata Mendagri kepada wartawan setelah menghadiri rapat pimpinan KPU dengan KPU provinsi seluruh Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (27/11/2017).
Namun Tjahjo tak mau menyebutkan pilkada mana yang terjadi bajak-membajak kader parpol untuk diusung sebagai calon kepala daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, membangun koalisi parpol dalam pilkada merupakan hal wajar. Namun etika politik harus tetap dijaga.
"Bagaimana membangun koalisi sah-sah saja. Tapi, kalau etika tidak dijaga dengan baik, ini akan bisa merusak demokrasi," tuturnya.
"Sehingga buat apa ada kaderisasi. Buat apa ada diklat calon kepala daerah. Buat apa ada pilkada. Buat apa ada kebanggaan di partai politik kalau bajak-membajak ini," imbuh Tjahjo. (roi/fdn)