Abraham Samad Desak KPK Terapkan TPPU pada Setya Novanto

Jakarta - Eks Ketua KPK Abraham Samad mendesak KPK menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Ada 3 tujuan utamanya.

"Tujuannya pertama, bahwa kerugian negara yang begitu besar itu bisa dimaksimalkan pengembaliannya," ucap Abraham Samad di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin(37/11/2017).

Baca juga: KPK Cermati LHKPN Novanto untuk Telusuri Aset

"Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan UU TPPU maka itu bisa terlihat nanti siapa-siapa saja yang bertindak sebagai guide keeper, yang menampung uang-uang dari hasil korupsi itu," lanjutnya.

Sementara yang ketiga, untuk memudahkan pelacakan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Dari situ pihak terkait juga lebih mudah dimintai pertanggungjawabannya.

Baca juga: Periksa Istri Novanto dan Panggil 2 Anaknya, KPK: Belum ke TPPU

Samad juga menjelaskan dalam kepemimpinan KPK yang dia pimpin sebelumnya, TPPU selalu diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Waktu jilid III kemarin, kami pimpinan jilid III lalu selalu menggunakan UU TPPU agar supaya kita bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang sudah hilang. Intinya itu," tegasnya.

Dorongan penerapan TPPU sudah banyak disuarakan untuk tersangka Ketua DPR ini, termasuk dari peneliti ICW Donal Fariz. Namun, KPK menegaskan masih fokus merampungkan berkas perkara Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut pada dugaan TPPU. Kami masih fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang lebih kuat pada proses tindak pidana korupsi yang sudah kita mulai penyidikannya," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (20/11) pekan lalu. (nif/aan)