Survei Poltracking soal Tingkat Kepuasan Publik: KPK 59%, DPR 34%

Jakarta - Poltracking Indonesia melalukan survei evaluasi lembaga negara, institusi demokrasi, dan penegak hukum pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain menilai tingkat kepercayaan, Poltracking juga menanyakan soal tingkat kepuasan publik terhadap lembaga negara.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja TNI sebesar 69%. Di posisi selanjutnya, publik percaya pada kinerja Presiden Jokowi sebesar 64%.

Baca juga: Survei Poltracking: 76% Publik Percaya pada TNI

"Dalam penilaian kinerja institusi demokrasi dan penegak hukum sebanyak 69% publik mengaku puas terhadap kinerja TNI diikuti kepuasan kinerja Presiden Jokowi 64% dan KPK 59%," ujar kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam pemaparan survei di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11/2017).

Sedangkan publik menyatakan puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (54%), Polri (51%), Mahkamah Agung (46%), Mahkamah Konstitusi (46%), Badan Intelijen Negara (46%), dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), partai politik (34%), dan DPR (34%).

Baca juga: Survei Poltracking: 67,9% Responden Puas Kinerja Jokowi JK

Hanta mengatakan publik menilai puas dengan kinerja fungsi utama DPR mencapai terhadap pengawasan jalannya pemerintahan sebesar 36%, tidak puas 35%, dan tidak jawab/tidak tahu 29%. Sedangkan penyusunan UU 35% publik puas, perumusan rencana anggaran negara 33% publik puas, dan penyerapan aspirasi publik 29% publik puas.

"Hanya 36% yang menyatakan puas terhadap kinerja fungsi utama DPR di bidang pengawasan terhadap jalannya pemerintahan," ucap Hanta.

Baca juga: Survei Poltracking: Head to Head, Jokowi 53,2% dan Prabowo 33,0%

Poltracking Indonesia melakukan mulai 8-15 November 2017. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random dengan 2400 responden minimal usia 17 tahun atau sudah menikah dengan margin eror +/- 2% pada tingkat kepercayaan 95%.

Respoden diwawancara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewancara yang telah dilatih. Setiap pewancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap desa/kelurahan. (jbr/imk)