.webp)
Menurut Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, sah-sah saja jika Revolusi Putih itu diterapkan. Asalkan kebijakan tersebut merupakan upaya menyejahterakan masyarakat Jakarta.
"Yang pertama, kalau itu memang bagian dari janji kampanye, bagian dari visi-misi gubernur ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta, ya tentunya kita hormati itu," papar Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad saat dihubungi detikcom, Kamis (23/11/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Riano melihat keputusan Pemprov DKI menerapkan Revolusi Putih baik untuk masyarakat Ibu Kota. Legislator yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini berharap akan ada lagi kebijakan baru yang berguna bagi warga Jakarta.
"Saya kira cukup bagus ya, cukup baik. Ya tentunya program ini bisa terus ditingkatkan. Hari ini mendapatkan susu, terus mendapatkan ikan. Tentunya tahun ke depan ditingkatkan lagi bukan hanya itu saja kalau menurut saya," terang Riano.
Riano mengusulkan susu bersubsidi itu nantinya tak harus disediakan oleh PD Dharma Jaya. Mengingat, BUMD itu tidak lagi mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD).
Dia tak ingin pencabutan PMD menjadi alasan. Menurutnya, banyak opsi agar kebijakan tersebut bisa terealisasi.
"Bisa saja kalau mungkin awalnya rencananya Dharma Jaya sapinya, dan susunya bisa saja ke opsi yang lain. Jadi, tidak diberikannya PMD itu bukan jadi penghalang untuk programnya tidak berjalan, masih ada opsi yang lain," jelas Riano.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Darjamuni membenarkan saat dimintai konfirmasi soal penerapan Revolusi Putih.
"Iya," kata Darjamuni menjawab pertanyaan apakah subsidi susu yang dianggarkan merupakan Revolusi Putih, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, siang tadi. (zak/tor)
