Menlu AS: Terjadi Pembersihan Etnis terhadap Rohingya di Myanmar

Washington - Pemerintah Amerika Serikat menyebut militer Myanmar melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga muslim Rohingya di Rakhine, yang sama dengan pembersihan etnis.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson yang berkunjung ke Myanmar pekan lalu. Ini merupakan pernyataan paling keras AS mengenai operasi militer Myanmar terhadap warga Rohingya di Rakhine. Operasi militer tersebut telah memicu krisis pengungsi dan menuai kemarahan global.

"Setelah analisis yang cermat dan mendalam atas fakta-fakta yang ada, jelas bahwa situasi di negara bagian Rakhine merupakan pembersihan etnis terhadap Rohingya," kata Tillerson dalam sebuah statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (23/11/2017).

"Tak ada provokasi apapun yang bisa membenarkan kejahatan mengerikan yang telah terjadi," imbuhnya.

Lebih dari 600 ribu warga Rohingya telah kabur ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar dimulai di Rakhine pada akhir Agustus lalu. Militer Myanmar bersikeras bahwa pihaknya hanya menargetkan para militan Rohingya dalam operasinya. Namun para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh memberikan kesaksian yang bertolak belakang. Mereka membeberkan pemerkosaan massal, pembakaran rumah-rumah warga dan pembunuhan oleh pasukan Myanmar dan gerombolan warga Buddha.

Klik Video 20Detik: Melihat Pengungsian Rohingya dari Udara

[Gambas:Video 20detik]

"Kekerasan oleh sebagian orang di militer Burma (nama lain Myanmar), pasukan keamanan, dan kelompok masyarakat lokal telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak meninggalkan rumah mereka," tutur Tillerson.

Menlu AS itu pun menyerukan pemerintah Myanmar untuk menerima tim penyelidikan independen atas tuduhan kejahatan tersebut dan mengadili para pelakunya.

Senator AS dari Partai Republik, John McCain, yang mengepalai Komisi Dinas Bersenjata Senat menyambut statemen keras Tillerson tersebut sebagai langkah pertama yang harus diikuti dengan "sanksi-sanksi terhadap pejabat-pejabat militer yang bertanggung jawab atas kekejaman ini.'"

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Washington tengah mempertimbangkan sejumlah saksi terkait kekerasan terhadap Rohingya. "Kami sedang menimbang sanksi-sanksi tambahan yang menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan spesifik," kata pejabat tersebut.

Video 20Detik: Gelombang Pengungsi Rohingya Tak Kunjung Berhenti

[Gambas:Video 20detik]

(ita/ita)