Pimpinan MKD: Posisi Ketua DPR Tak Boleh Dibiarkan Kosong

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera mengambil sikap terkait posisi ketua DPR yang saat ini masih dijabat tahanan KPK sekaligus tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto. MKD DPR memandang posisi ketua DPR tak boleh kosong.

"Saya sudah jelaskan tadi bahwa ini inisiatif Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan penyikapan terhadap penahanan Setya Novanto yang dilakukan oleh KPK. Posisi ketua DPR itu tidak bisa dibiarkan kosong karena ada tugas-tugas yang tidak bisa diwakilkan oleh pimpinan yang lain," ujar Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut MKD DPR Belum Bisa Proses Setya Novanto

MKD DPR hari ini mengundang seluruh pimpinan fraksi di DPR untuk meminta masukan terkait posisi Novanto sebagai ketua DPR. Menurut Sudding, ada beberapa opsi yang bisa dijalankan MKD DPR menyikapi hal ini.

"Dan ini ada ruang yang bisa, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan di Mahkamah Kehormatan Dewan ini sesuai dengan pasal 87 Undang-undang MD3 dan juga di pasal 37 tentang Tata Tertib, salah satunya diusulkan oleh fraksinya (Golkar) untuk dilakukan pergantian," jelas Sudding.

Baca juga: DPR Hancur, Setya Novanto Didesak Mundur

"Ketika fraksi masih tetap tidak mau, tapi saya dan kawan-kawan akan berpikiran secara objektif dan melihat posisi dia Setya Novanto dan kita semua juga prihatin tentang yang dialami olehnya. Tapi ini ada institusi yang juga kita harus pikirkan karena ini posisi ketua sangat signifikan dalam kaitan menyangkut masalah akselerasi kinerja yang ada di dewan," imbuh Anggota Komisi Hukum DPR ini.

[Gambas:Video 20detik]

Pemanggilan seluruh fraksi hari ini oleh MKD DPR dikatakan Sudding menjadi penting. Fraksi di DPR dapat merekomendasikan penggantian ketua DPR ke Fraksi Golkar.

Baca juga: Diperiksa KPK, Tubuh Setya Novanto Mulus Lus Lus

"Ini kita ada beberapa opsi yang kita lakukan, salah satu opsi yang dalam hal pergantian pimpinan dewan diusulkan oleh fraksinya untuk melakukan pergantian. Ketika kita mendengarkan pandangan dari masing masing (fraksi), maka MKD akan merekomendasikan untuk Fraksi Golkar untuk segera ditindaklanjuti," pungkas Sekjen Hanura ini. (gbr/dkp)