Anies: Kalau Tim Gubernur Digaji Swasta, Bisa Konflik Kepentingan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh swasta. Dia memilih menggunakan APBD DKI sehingga anggarannya bengkak 12 kali lipat.

"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi ada konflik kepentingan itu menjadi tinggi," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017).

Baca juga: Naik 12 Kali Lipat, Anggaran Tim Gubernur DKI Jadi Rp 28,99 M

Menurut Anies, justru lucu bila orang-orang yang membantu gubernur ini dibiayai swasta dengan biaya non-APBD. Dengan dibiayai APBD, menurut Anies, nantinya anggaran akan lebih transparan.

"Dengan cara kita menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya jelas dan mereka ya bekerja seratus persen untuk Pemprov. Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor gubernur. Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai?" paparnya.

Baca juga: Anggaran Tim Gubernur Naik 12 Kali, Anies Tak Mau Tergantung Swasta

Bagi Anies, pembiayaan TGUPP dari dana non-APBD bukanlah bentuk penghematan. "Itu justru praktik yang tidak sesuai dengan good governance," imbuh Anies.

Sebelumnya diberitakan, anggaran TGUPP awalnya hanya Rp 2,35 miliar. Namun, saat dilihat di situs apbd.jakarta.go.id, anggaran TGUPP dianggarkan sebesar Rp 28,99 miliar, naik 12 kali lipat dari draf anggaran yang sebelumnya. (imk/tor)