"Jadi rapat pleno hari ini adalah bagian dari budaya Partai Golkar untuk mengantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan posisi Ketum Golkar kaitannya dengan dua jabatan, yaitu sebagai Ketum Partai Golkar dan sebagai Ketua DPR RI," ujar Ketua Harian Golkar Nurdin Halid.
Hal tersebut disampaikan Nurdin di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017). Rapat pleno akan digelar di kantor DPP Golkar pukul 13.00 WIB ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, rapat pleno hari ini akan mengevaluasi posisi-posisi tersebut karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak Setya Novanto," sebut Nurdin.
Menurutnya, rapat kali ini merupakan konsolidasi organisasi yang bersifat internal dan eksternal. Sifat eksternal terkait dengan pilkada dan pilpres.
Nurdin memastikan rapat pleno akan memutuskan nasib Novanto di kursi Ketua DPR. Seperti diketahui, desakan agar Novanto mundur dari Ketua DPR sudah cukup besar. Kewenangan partailah yang bisa memutuskan soal itu.
"Hari ini pasti kita putuskan, untuk menarik Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR. Karena jabatan Ketua DPR ini jabatan politis yang sangat strategis, berkaitan dengan budgeting pengawasan dan legislasi," ucapnya.
"Sementara kita tidak mungkin membiarkan DPR sekalipun, misalnya, ada mekanisme dengan wakil ketua yang bisa melaksanakan, tetapi Golkar tidak mau menyandera DPR karena sudah UU MD3 di mana ini kewenangan dari Partai Golkar. Karena ini adalah kader Golkar, tentu kewenangan kader Golkar," tambah Nurdin.
Soal masalah hukum Novanto, dia tak berkenan untuk berbicara banyak. Nurdin hanya berharap agar dalam pleno siang ini, Novanto akan ditarik dari posisi ketua DPR.
"Kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tetapi asas praduga tak bersalah itu tak boleh menyandera dari kepentingan yang lebih besar. Mudah-mudahan teman-teman ini menyetujui untuk menarik Setya Novanto dari ketua DPR," tegasnya.
Seperti diketahui, rapat pleno digelar sebagai sikap dari DPP Golkar atas penahanan Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Berbagai pihak juga meminta Novanto mundur dari posisi Ketua DPR. (elz/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini