Ajukan Banding, Buni Yani: Kasus Ini Kriminalisasi

Bandung - Buni Yani mengajukan banding atas putusan 1 tahun 6 bulan kasus pelanggaran UU ITE terkait posting-an video pidato Ahok. Banding diajukan karena Buni merasa menjadi korban kriminalisasi.

"Kita bermain logika saja, ini tuduhan yang dilakukan relawan Ahok, pendukungnya Ahok. Itu kemudian tidak diriset secara bagus oleh penyidik, dibagikan ke jaksa, tapi juga dinaikkan ke pengadilan dan saya dinyatakan bersalah," ujar Buni setelah mendaftarkan permohonan banding di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung, Senin (20/11/2017).

Buni menegaskan dirinya tidak bersalah. Sebab, selama persidangan, ahli yang dihadirkan tidak menyatakan dirinya memotong video pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

"Kita sudah menghadirkan enam ahli loh ya, untuk membantah apa yang dituduhkan pendukung Ahok tersebut. Dari mulai Profesor Yusril sampai ahli pidana doktor Muzakir. Tetapi si hakim ini lebih percaya kepada pendukungnya Ahok daripada enam ahli kita," tuturnya.

Buni Yani (kanan) dan pengacaranya di PN Bandung, Senin (20/11/2017) Foto: Dony Indra R/detikcom

"Makanya kami anggap ini kriminalisasi yang sangat tidak profesional oleh tiga rangkai penegak hukum ini, polisi, jaksa, dan hakim. Tiga-tiganya penegak hukum ini sudah melakukan kriminalisasi," sambung Buni.

Sedangkan pengacara Buni, Syawaludin, menyebut majelis hakim yang diketuai M Saptono memutuskan perkara kliennya tidak sesuai dengan aturan.

"Nah anehnya adalah ternyata jaksa menuntut dengan pasal 33 ayat 1 dan akhirnya hakim memvonis dengan pasal 32 ayat 1. Artinya, pasal ini dulu tidak pernah penyidik tanyakan dan penyidik lakukan penyidikan, baik terhadap Pak Buni ataupun pada saksi," kata Syawaludin. (fdn/fdn)